BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat strategi menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Salah satu langkah utama yang ditempuh adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus melakukan pengendalian belanja agar kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap sehat dan terhindar dari defisit hingga akhir tahun.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk terus mencermati perkembangan perekonomian makro nasional sebagai dasar dalam menyusun kebijakan anggaran. Menurutnya, penyusunan APBD harus dilakukan secara hati-hati dengan menggunakan proyeksi yang realistis sehingga pelaksanaan program pembangunan tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Kami selalu meminta TAPD melihat kondisi perekonomian makro nasional. Ada beberapa skenario yang disiapkan, namun kami memilih menggunakan skenario moderat, tidak terlalu optimistis, agar belanja daerah tetap sesuai dengan kemampuan fiskal,” ujar Bagus.

Di tengah penyesuaian fiskal tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan memastikan belanja wajib atau *mandatory spending* tetap menjadi prioritas. Alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan dipastikan tidak akan dikurangi karena kedua sektor tersebut merupakan layanan dasar yang harus tetap terpenuhi demi menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menyusun perencanaan anggaran secara lebih cermat sejak awal tahun. Perkiraan kebutuhan belanja harus disusun secara akurat dan dievaluasi secara berkala mulai triwulan pertama hingga triwulan keempat. Langkah ini dilakukan agar penggunaan anggaran tetap terkendali dan tidak menimbulkan defisit pada akhir tahun anggaran.

Di sisi lain, Pemkot Balikpapan juga terus berupaya meningkatkan PAD sebagai solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Seluruh OPD didorong menggali potensi pendapatan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain optimalisasi pendapatan parkir melalui Dinas Perhubungan serta peningkatan penerimaan dari pajak daerah.

“Adanya pengurangan TKD menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Karena itu, seluruh OPD harus mampu mencari dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru agar PAD dapat meningkat secara signifikan,” jelas Bagus, Senin (20/7/2026).

Upaya tersebut juga dibarengi dengan penguatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dari sektor hotel, restoran, hingga tempat wisata. Pemerintah Kota Balikpapan terus memperluas penerapan sistem pembayaran nontunai melalui perangkat *tapping box* yang telah dipasang pada sejumlah wajib pajak. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi transaksi, meminimalkan potensi kebocoran penerimaan, sekaligus mengoptimalkan pendapatan pajak daerah.

Melalui berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan optimistis mampu menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus memastikan program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan secara optimal meskipun menghadapi tantangan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

(adv/diskominfo balikpapan)