BALIKPAPAN – Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan memperkuat strategi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemantauan kondisi ekonomi secara harian. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebijakan perpajakan dan retribusi tetap adaptif terhadap perkembangan dunia usaha serta kondisi ekonomi masyarakat yang terus berubah.

Pemantauan dilakukan dengan memanfaatkan sistem digital untuk membaca tren aktivitas ekonomi di berbagai sektor strategis, mulai dari perhotelan, restoran, hingga jasa. Data transaksi yang masuk secara berkala dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi dan penyusunan strategi penerimaan daerah yang lebih akurat.

Kepala BPPDRD Kota Balikpapan, Idham Mustari mengatakan, kecepatan membaca perkembangan ekonomi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas penerimaan daerah di tengah dinamika pasar yang bergerak cepat.

“Kami memantau denyut nadi ekonomi Balikpapan setiap hari. Perubahan pasar terjadi sangat cepat. Jadi kami harus bergerak lebih lincah. Kami menyesuaikan strategi agar kebijakan tetap sejalan dengan kemampuan riil masyarakat,” ujarnya, Rabu (08/04).

Menurut Idham, sistem pemantauan tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran perkembangan konsumsi dan aktivitas usaha secara lebih cepat dibanding metode konvensional. Data yang dihimpun menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi sektor yang mengalami perlambatan maupun pertumbuhan signifikan.

BPPDRD juga menerapkan pendekatan kebijakan yang lebih fleksibel dengan melakukan evaluasi berkala terhadap strategi fiskal berdasarkan perkembangan data lapangan. Pendekatan ini dinilai penting agar kebijakan pemerintah tetap relevan dengan kondisi dunia usaha sekaligus menjaga keberlanjutan penerimaan daerah.

“Kami tidak lagi menggunakan strategi kaku yang hanya berlaku satu tahun penuh. Kami mengevaluasi kebijakan setiap saat berdasarkan validasi data harian. Inilah cara kami menjaga kepercayaan pelaku usaha sekaligus mengamankan kas daerah,” tuturnya.

Pemanfaatan teknologi informasi turut mempercepat proses pengawasan dan analisis data. Melalui dashboard digital, pemerintah dapat memantau tren pertumbuhan berbagai sektor usaha secara visual sehingga memudahkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data.

“Pajak daerah harus bersifat adil dan terus mendukung napas dunia usaha. Kami mengawal setiap pergerakan ekonomi agar kontribusi masyarakat kembali menjadi pembangunan yang nyata dan berkualitas,” pungkasnya.