PPU – Harapan masyarakat Penajam Paser Utara (PPU) untuk segera merasakan manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum kunjung terwujud. Meski digadang-gadang sebagai salah satu prioritas nasional, realisasi di daerah ini masih sebatas uji coba terbatas.

Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, menyebut pihaknya belum bisa berbuat banyak terkait pelaksanaan program tersebut. Ia menilai belum ada kejelasan teknis maupun kebijakan menyeluruh dari pemerintah pusat.

“Yang berjalan saat ini hanya uji coba di beberapa titik. Daerah tidak bisa berbuat apa-apa karena belum ada implementasi menyeluruh dan arahan pusat,” ungkap Thohiron, Jumat (16/5/2025).2

Ia menjelaskan, DPRD PPU juga telah melakukan studi banding ke Sleman, Yogyakarta, di mana sistem dapur umum MBG sudah terbentuk secara masif. Di sana, sembilan dapur umum aktif melayani hingga 3.500 porsi per dapur setiap hari.

“Apakah sistem itu akan dipukul rata untuk daerah seperti PPU, belum jelas. Pelaksananya Badan Gizi Nasional (BGN), mereka yang berkoordinasi dengan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut,Thohiron menyebut, kolaborasi dengan masyarakat nantinya bisa mencakup penyediaan bahan pangan lokal seperti telur, tahu, tempe, dan sayuran, sementara pengelolaan tetap berada di bawah BGN sebagai sektor utama.

Namun hingga kini, lanjut dia, belum ada informasi resmi kapan pelaksanaan MBG akan dimulai di PPU maupun wilayah Kalimantan Timur secara umum.

“Kita masih menunggu. Tapi yang pasti nanti akan dibentuk dapur-dapur umum,” katanya.

Padahal, PPU sudah menyiapkan infrastruktur pendukung. Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan luas 431 meter persegi bahkan telah berdiri di kompleks Polres PPU dan siap beroperasi 24 jam.

Dengan perhitungan kapasitas satu dapur mampu melayani 3.500 orang, Thohiron memandang PPU idealnya memerlukan minimal dua dapur untuk menjangkau sekitar 7.000 warga.

“Supaya distribusinya tidak terlalu jauh. Kalau terlalu jauh kan makan waktu. Tapi soal teknis, itu urusan pelaksana,” tutupnya.(ADV)