PPU – Pendangkalan di Sungai Tunan, Kecamatan Penajam, kembali menjadi sorotan. Air yang surut membuat nelayan kesulitan melintasi sungai, sehingga menghambat aktivitas mereka dalam mencari nafkah. Masyarakat berharap pemerintah segera melakukan pengerukan sungai agar transportasi air kembali lancar.

Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Irawan Heru mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. Ia menyebut pendangkalan ini bukan sekadar masalah teknis, tapi sudah berdampak langsung pada aspek ekonomi masyarakat.

“Ketika air surut, nelayan tidak bisa lewat. Ini jelas menghambat aktivitas dan mata pencaharian mereka,” ujar Irawan, Jumat (16/5/2025).

Menurutnya, solusi yang dibutuhkan bukan sekadar normalisasi, melainkan penanggulan yang permanen seperti pembangunan turap.

“Bukan normalisasi, tapi semacam penanggulan. Kita bisa lihat di beberapa daerah lain, mereka bangun turap sepanjang area kritis. Ini yang harusnya diterapkan di Sungai Tunan,” jelasnya.

Ia juga menyoroti lambannya respons dari instansi terkait. Padahal, menurutnya, Dinas Pekerjaan Umum (PU) memiliki peralatan untuk melakukan pengerukan.

“Kita ini legislatif, bukan eksekutif. Tapi kita sudah mendorong agar PU bergerak. Kalau mereka punya alat, kenapa tidak digunakan? Jangan sampai ini terus dibiarkan,” tegasnya.

Selain merugikan nelayan, kondisi ini juga berdampak pada rencana pembangunan pelabuhan oleh PT WKP. Salah satu alasan batalnya pembangunan pelabuhan di wilayah tersebut adalah masalah pendangkalan dan bongkar muat.

“Sebenarnya, Muara Tunan punya potensi ekonomi besar. Tapi karena pendangkalan ini, dampak ekonomi tidak bisa terjadi. Pelabuhan pun akhirnya tidak bisa dibangun,” tambahnya.

Ia berharap ada langkah konkret dari pemerintah untuk segera mengatasi persoalan ini demi mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.(ADV)