PPU – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mencatat capaian luar biasa dalam realisasi investasi tahun 2024 yang mencapai Rp3,7 triliun, melampaui target awal sebesar Rp2,6 triliun.

Namun capaian tersebut diperkirakan akan sulit dipertahankan jika delapan perusahaan yang berada di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi tidak lagi tercatat sebagai bagian dari PPU.

Hal itu karena sebagian investasi tersebut berasal dari perusahaan-perusahaan yang secara geografis masuk wilayah Kecamatan Sepaku, lokasi yang kini menjadi bagian dari pengembangan IKN.

“Kalau nanti IKN benar-benar pisah dari PPU, maka delapan perusahaan itu tidak masuk dalam perhitungan daerah. Artinya, realisasi investasi kita pasti akan turun,” ujar Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, Kamis (15/5/2025).

Dari target investasi yang dibebankan Pemprov Kalimantan Timur kepada PPU tahun ini, angka yang harus dicapai adalah Rp4,7 triliun.

DPRD PPU menilai target tersebut cukup berat, terlebih jika potensi hilangnya kontribusi investasi dari wilayah IKN benar-benar terjadi.

Thohiron menegaskan pentingnya langkah strategis dari pemerintah daerah untuk mempertahankan daya tarik investasi.

“Pemda harus berani mempermudah perizinan, membuka jaringan luas, menjaga keamanan dan stabilitas daerah agar investor tetap tertarik menanamkan modal di PPU,” tegas Thohiron.

Ia juga mengingatkan, selama Peraturan Presiden (Perpres) pemisahan IKN dari PPU belum ditandatangani Presiden, delapan perusahaan tersebut masih bisa diakui sebagai kontributor investasi. Namun jika aturan resmi berlaku, maka PPU harus segera menyesuaikan strategi.

“Kalau delapan perusahaan di Sepaku lepas dari kita, itu berat. Karena investasi yang mereka keluarkan tidak akan dihitung ke daerah kita lagi. Otomatis akan hilang,” jelasnya.

DPRD meminta agar Pemkab PPU segera menyiapkan langkah-langkah mitigasi agar tetap mampu menarik investor, terutama di luar wilayah IKN.(ADV)