BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan terus mempercepat modernisasi tata kelola keuangan daerah melalui optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Melalui kegiatan capacity building yang digelar Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD), pemerintah mendorong percepatan sistem transaksi belanja daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Penerapan KKPD menjadi bagian dari transformasi sistem keuangan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap transaksi tunai sekaligus memperkuat pengawasan penggunaan anggaran. Pemerintah daerah menilai digitalisasi transaksi penting untuk memastikan belanja daerah berjalan lebih tertib dan terdokumentasi secara sistematis.

Kepala BPPDRD Kota Balikpapan, Idham Mustari mengatakan, KKPD bukan sekadar alat pembayaran, melainkan instrumen pengawasan keuangan yang mampu mencatat seluruh transaksi secara digital dan real-time sehingga memperkecil potensi penyimpangan.

“Kami ingin memastikan setiap transaksi belanja daerah tepat sasaran. KKPD meminimalkan risiko penggunaan uang tunai yang sulit terlacak. Ini adalah langkah nyata menuju tata kelola keuangan yang bersih,” ujarnya, Rabu (08/04).

Menurut Idham, penggunaan transaksi non-tunai melalui KKPD memberi banyak keuntungan, terutama dari sisi keamanan dan efisiensi administrasi. Selama ini, penggunaan uang tunai dalam belanja pemerintah memiliki sejumlah risiko, baik dalam pengawasan maupun proses pencairan yang memerlukan waktu lebih panjang.

Melalui sistem KKPD, organisasi perangkat daerah (OPD) dapat melakukan transaksi belanja barang dan jasa melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) maupun platform digital dengan proses verifikasi yang lebih cepat dan tercatat otomatis melalui sistem perbankan.

“Kecepatan transaksi sangat krusial di era digital. Dengan KKPD, proses pembayaran kepada penyedia barang atau jasa menjadi lebih singkat. Hal ini tentu menggairahkan ekosistem ekonomi lokal karena vendor menerima kepastian pembayaran lebih awal,” jelasnya.

Selain meningkatkan efisiensi, penerapan KKPD juga dinilai mendukung gerakan transaksi non-tunai sekaligus memperkuat proses audit keuangan. Seluruh rekam jejak transaksi tersimpan secara digital sehingga mempermudah proses pemeriksaan dan mengurangi ketergantungan terhadap dokumen fisik.

Idham menambahkan, kegiatan capacity building digelar untuk meningkatkan pemahaman bendahara dan pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan terkait prosedur penggunaan KKPD, termasuk pengelolaan risiko dalam implementasinya.

“Kegiatan Capacity Building ini menyasar seluruh bendahara dan pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Mereka mendapatkan pelatihan teknis mengenai prosedur penggunaan hingga mitigasi risiko,” tambahnya.