BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan memperkuat pengawasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga tingkat lingkungan dengan melibatkan Ketua Rukun Tetangga (RT) melalui aplikasi “Sapa Warga”. Sistem digital ini memungkinkan pengurus lingkungan memantau status pembayaran pajak warga secara lebih cepat dan akurat sebagai bagian dari penguatan tata kelola pendapatan daerah berbasis teknologi.

Pemanfaatan aplikasi tersebut menjadi langkah baru pemerintah kota dalam mendekatkan sistem pengawasan pajak kepada masyarakat, sekaligus mempercepat validasi data wajib pajak di tingkat lingkungan terkecil.

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Idham Mustari mengatakan, keterlibatan Ketua RT dinilai penting karena memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi administrasi wilayah masing-masing.

“Kami memberikan alat pantau digital ini agar Ketua RT bisa membantu kami memvalidasi data di lapangan. Inovasi ini mengedepankan transparansi total antara pemerintah, pengurus RT, dan warga,” ujarnya, Rabu (15/04).

Menurut Idham, aplikasi “Sapa Warga” menyediakan informasi terkait status pembayaran PBB warga secara real-time sehingga Ketua RT dapat membantu memberikan informasi maupun arahan apabila ditemukan kendala administrasi di lapangan.

Pendekatan tersebut diharapkan mendorong peningkatan kepatuhan pajak melalui pola komunikasi yang lebih persuasif dan berbasis kedekatan sosial. Pemerintah menilai keterlibatan pengurus lingkungan dapat membantu mempercepat penyampaian informasi perpajakan sekaligus meminimalkan kesalahan pendataan yang sebelumnya kerap ditemukan pada sistem manual.

“Kami ingin meminimalkan kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem manual. Setiap transaksi yang masuk langsung terupdate di Ketua RT dan sistem pusat BPPDRD. Jadi ada kepastian hukum dan kenyamanan bagi wajib pajak,” jelasnya.

Selain mendukung pengawasan PBB, digitalisasi layanan ini juga menjadi bagian dari penguatan konsep kota pintar (smart city) di Balikpapan. Pemerintah daerah terus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan teknologi yang mempermudah pengawasan, pelayanan, dan akses informasi bagi masyarakat.