TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam menyusun arah pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Hal itu disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang digelar di Ruang Rapat Ing Martadipura, Kantor Bappeda Kukar.

Musrenbang kali ini tidak sekadar menjadi forum formal perencanaan, melainkan wadah strategis untuk menghimpun aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan.

Bupati Aulia menegaskan bahwa RPJMD yang disusun harus mencerminkan kebutuhan nyata rakyat dan melibatkan seluruh elemen daerah, mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat sipil.

“RPJMD ini bukan milik pemerintah semata, melainkan milik seluruh masyarakat Kukar. Karena itu, semua pihak harus merasa kepentingannya terwakili dalam 17 program dedikasi ini,” tegas Aulia, Kamis (11/9/2025).

Menurutnya, Musrenbang RPJMD menjadi sarana menyerap gagasan sekaligus memperkaya konsep pembangunan agar lebih tepat sasaran.

Melalui forum ini, setiap masukan, kritik, dan ide dari masyarakat akan diakomodasi dalam penyempurnaan rancangan RPJMD sebelum disahkan bersama DPRD.

“Tujuan kegiatan ini adalah memperkaya masukan-masukan dari seluruh stakeholder yang ada di Kukar terkait rencana pembangunan kita selama lima tahun ke depan,” ujarnya.

Bupati Aulia menambahkan, 17 program dedikasi yang menjadi roh dari RPJMD 2025–2029 bukan hanya deretan janji politik, melainkan wujud konkret visi-misi Kukar Idaman Terbaik.

Program tersebut mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan pemerataan infrastruktur yang semuanya berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

“RPJMD ini kami susun agar benar-benar menjadi peta jalan pembangunan yang hidup, bukan hanya dokumen administratif,” jelasnya.

Kegiatan Musrenbang kali ini juga dihadiri berbagai unsur strategis, seperti DPRD Kukar, akademisi, tokoh masyarakat, pelaku usaha, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil.

Kehadiran mereka mencerminkan semangat kolaboratif dalam merancang arah pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Aulia menilai, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi tantangan baru, terutama dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berdampak langsung pada dinamika pembangunan di Kukar.

“Kehadiran IKN adalah peluang sekaligus tantangan. Kukar harus mampu menjadi penopang sekaligus penerima manfaat dari transformasi besar ini,” katanya.

Bupati Aulia juga menyebut RPJMD sebagai “kitab suci pembangunan” yang harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh perangkat daerah.

Ia menekankan pentingnya komitmen bersama agar semua target pembangunan dapat tercapai sesuai arah yang telah ditetapkan.

Dengan semangat partisipasi publik, Pemkab Kukar berharap RPJMD 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi benar-benar menjadi pedoman hidup bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan Kukar yang inklusif, mandiri, dan sejahtera. (*)