BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat sistem tata kelola keuangan daerah dengan mengadopsi berbagai sistem berbasis digital. Salah satu langkah terbaru adalah dengan mengikuti kegiatan sosialisasi Menu SP2D Online dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI serta evaluasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Kegiatan ini, yang digelar di lingkungan Pemkot Balikpapan, bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Kepala BPPDRD Balikpapan, Idham, menyampaikan bahwa digitalisasi sistem keuangan bukan hanya sebuah tuntutan zaman, melainkan kebutuhan mutlak agar pelayanan publik berjalan lebih efektif dan efisien.

“Kami berkomitmen mendukung sepenuhnya penggunaan SP2D Online dan KKPD karena kedua instrumen ini terbukti mampu meminimalisasi risiko, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan kontrol keuangan,” ujar Idham, Selasa (19/08).

Inovasi Digital: SP2D Online dan KKPD

SP2D Online adalah fitur dalam aplikasi SIPD RI yang memungkinkan proses pencairan dana pemerintah daerah menjadi lebih cepat dan akurat. Sementara itu, KKPD hadir sebagai alat baru untuk mempermudah transaksi belanja pemerintah, menggantikan sistem manual yang selama ini memakan waktu lebih lama.

Idham menjelaskan, inovasi digital ini akan membawa dampak langsung bagi pelayanan publik, khususnya dalam hal pembangunan daerah. Dengan sistem yang lebih transparan dan efisien, program-program pembangunan bisa berjalan lebih tepat waktu dan lebih merata di masyarakat.

“Yang jelas masyarakat akan merasakan manfaatnya. Tapi di sisi pemerintah tentu perlu perbaikan transparansi dan layanan. Agar pemasukan daerah sebanding dengan program pembangunan yang direalisasikan,” jelas Idham.

Evaluasi dan Adaptasi SDM untuk Maksimalkan Digitalisasi

Sosialisasi yang diadakan tidak hanya membahas teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga mengevaluasi penggunaan KKPD yang telah berjalan. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kendala yang ada serta mencari solusi agar implementasi sistem semakin optimal. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam beradaptasi dengan sistem digital ini.

“Kami optimistis mampu menyesuaikan diri dengan cepat. Kami terus mendorong aparatur untuk belajar dan beradaptasi. Digitalisasi memang membutuhkan proses, tetapi hasilnya akan jauh lebih baik bagi tata kelola pemerintahan,” tuturnya.

Sejalan dengan Agenda Nasional untuk Keuangan Modern

Idham juga menekankan bahwa penggunaan KKPD di Balikpapan sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk mempercepat digitalisasi transaksi daerah. Instruksi ini juga mendukung agenda nasional untuk mewujudkan keuangan negara yang lebih modern, bersih, dan akuntabel.

Langkah ini akan memperkuat sistem keuangan yang lebih terbuka, memungkinkan kontrol yang lebih ketat terhadap pengelolaan anggaran daerah, dan pada akhirnya, lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan berbagai inovasi digital ini, Pemkot Balikpapan optimistis dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga. (deb)