BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan terus mengintensifkan strategi perlindungan anak secara menyeluruh dalam upaya meraih predikat tertinggi Kota Layak Anak (KLA) kategori Paripurna. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Heria Prisni, menegaskan bahwa syarat utama untuk mencapai predikat ini adalah zero accident atau nol kasus kekerasan terhadap anak.

“Target Paripurna sangat ketat. Kami harus menekan angka kekerasan anak hingga nol. Ini bukan sekadar pencapaian administratif, tapi mencerminkan kondisi sosial nyata yang masih menjadi tantangan,” ujarnya, Senin (7/7).

Menurut Heria, tingginya mobilitas penduduk dan urbanisasi di Balikpapan sebagai kota industri membawa dinamika sosial baru yang meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak. Kompleksitas pengawasan menjadi lebih besar, sehingga pemerintah fokus memperkuat sistem pencegahan yang berbasis komunitas.

“Setiap tahun banyak pendatang yang datang, membawa perubahan dalam pola interaksi sosial. Ini berpotensi menimbulkan kekerasan, terutama pada anak yang rentan,” tambahnya.

Sebagai bagian dari upaya ini, Pemkot menggencarkan pelibatan anak melalui Forum Anak Kota Balikpapan, memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan pendapat sekaligus mendapatkan edukasi mengenali dan melaporkan kekerasan.

“Tim kami rutin turun ke masyarakat, melakukan sosialisasi hak anak dan membentuk kelompok peduli anak di tingkat RT. Deteksi dini penting karena masih banyak korban yang takut atau malu melapor,” jelas Heria.

Meski predikat Paripurna belum tercapai, DP3AKB tetap melanjutkan perbaikan berkelanjutan dengan pendekatan edukatif, partisipatif, dan pencegahan berbasis masyarakat. Reformasi sistem pelaporan dan pemulihan korban juga terus dilakukan untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan anak-anak korban.

“Kami juga melibatkan sektor swasta agar perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama. Ini bukan proyek seremonial, tapi fondasi pembangunan kota berkelanjutan,” tutup Heria. (ADV)