Balikpapan – Komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam menciptakan tata kelola perpajakan yang bersih dan transparan terus diperkuat. Melalui Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD), langkah nyata dilakukan dengan memperluas digitalisasi sistem pajak sekaligus menutup celah potensi kecurangan yang merugikan keuangan daerah.

Kepala BPPDRD Kota Balikpapan, Idham, menjelaskan bahwa penerapan teknologi bukan semata modernisasi, tetapi bagian dari strategi besar dalam membangun sistem pelayanan publik yang akuntabel dan berkeadilan.

“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang masuk ke kas daerah berasal dari proses yang jujur, transparan, dan tercatat dengan baik. Digitalisasi ini adalah fondasi untuk mewujudkan itu,” tegasnya, Rabu (02/07).

Lewat sistem digital yang terintegrasi, masyarakat kini bisa melakukan pembayaran berbagai jenis pajak—seperti PBB, retribusi usaha, hingga pajak kendaraan—secara daring melalui platform resmi pemerintah. Dengan sistem ini, seluruh transaksi terekam otomatis dan dapat dipantau oleh wajib pajak kapan saja.

“Transparansi ini memberi rasa aman bagi masyarakat. Mereka tahu berapa yang dibayar, ke mana alokasinya, dan tidak perlu khawatir dengan praktik yang tidak seharusnya,” tambah Idham.

Namun, Pemkot Balikpapan juga sadar bahwa tidak semua warga memiliki akses atau kemampuan menggunakan layanan digital. Untuk itu, mobil pajak keliling diterjunkan sebagai upaya memperluas jangkauan pelayanan hingga ke pelosok.

“Layanan keliling ini penting, karena kami tidak ingin ada warga yang tertinggal hanya karena keterbatasan teknologi. Prinsip kami: semua harus terlayani,” ujarnya lagi.

Dengan mengombinasikan teknologi dan pendekatan langsung, BPPDRD berharap bisa mendorong peningkatan partisipasi dan kepatuhan wajib pajak, tanpa perlu memberatkan masyarakat dengan kenaikan tarif.

“Target kami bukan menaikkan tarif pajak, tapi mengoptimalkan sistem yang sudah ada. Kalau sistemnya baik, dan masyarakat percaya, maka PAD bisa naik secara alami,” ucap Idham.

Pemkot Balikpapan menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 15 persen pada pertengahan 2025, seiring dengan meningkatnya efisiensi sistem dan keterlibatan masyarakat. (DEB)