PPU – Sektor pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menghadapi sejumlah permasalahan mendasar yang perlu segera dibenahi. Hal ini mengemuka dalam laporan evaluatif DPRD PPU terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten PPU Tahun Anggaran 2024.

Ketua Komisi II DPRD PPU, sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD PPU, Thohiron, menyoroti meskipun ada capaian positif seperti angka harapan lama sekolah tahun 2024 sebesar 12,87 tahun dan rata-rata lama sekolah 8,57 tahun, masih terdapat tantangan besar di lapangan yang menghambat peningkatan kualitas pendidikan.

“Ada empat masalah pokok yang masih membayangi sektor pendidikan kita, dan ini perlu menjadi perhatian serius,” tegas Thohiron saat menyampaikan laporan evaluasi LKPJ, Kamis (5/6/2025).

Masalah pertama adalah rendahnya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan, terutama akibat keterbatasan ekonomi, akses geografis, serta kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pendidikan.

Kedua, kekurangan tenaga pendidik berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi kendala besar. Distribusi guru belum merata dan berpengaruh terhadap mutu layanan pendidikan di berbagai wilayah.

“Perlu ada percepatan rekrutmen ASN dan pemberian insentif yang layak, agar distribusi tenaga pendidik lebih merata dan berkualitas,” lanjutnya.

Permasalahan ketiga yang diangkat adalah masih banyaknya tenaga pendidik, khususnya di tingkat PAUD, yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4. Hal ini berdampak pada efektivitas pengelolaan pendidikan usia dini.

Keempat, berkurangnya ruang belajar di tingkat SD dan SMP turut memperburuk kondisi. Keterbatasan ruang kelas menyebabkan layanan pendidikan tidak berjalan optimal di beberapa sekolah.

Thohiron menegaskan pentingnya pendataan tenaga pendidik secara menyeluruh dan peningkatan kapasitas kelembagaan pendidikan sebagai langkah konkret untuk memperbaiki situasi ini.

“Kita tidak bisa bicara kemajuan daerah tanpa memperkuat fondasi pendidikan. Komitmen semua pihak dibutuhkan agar anak-anak di PPU mendapatkan hak pendidikan yang layak dan berkualitas,” tutupnya.(adv)