BALIKPAPAN – Masalah kelangkaan LPG 3 kilogram di Balikpapan kini dinilai bukan sekadar soal logistik, tetapi sudah menyentuh aspek stabilitas sosial. Ketua Bapemperda DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, menyebut situasi ini sebagai “lampu merah” bagi Pertamina dan pemerintah kota.

Menurutnya, antrean panjang warga untuk mendapatkan gas melon sudah terjadi berulang, tanpa solusi jangka panjang yang jelas. Ia menyebut, kondisi ini bisa memicu keresahan sosial jika terus dibiarkan.

“Kalau dapur warga berhenti mengepul, ini bukan lagi soal ekonomi rumah tangga. Ini bisa berkembang jadi gangguan stabilitas. Jangan anggap enteng,” ujarnya saat rapat dengan Pertamina, Selasa (20/5).

Andi menilai, lemahnya distribusi LPG dan keterbatasan BBM Pertalite di sejumlah SPBU menandakan ada masalah sistemik dalam tata kelola energi di Balikpapan. Ia mendorong audit menyeluruh terhadap rantai distribusi dan penyalur LPG bersubsidi.

“Evaluasi total harus dilakukan, dari hulu sampai ke pangkalan. Jangan biarkan mafia distribusi bermain-main di tengah kebutuhan rakyat,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas) sebagai solusi jangka panjang yang lebih aman dan stabil.

Andi juga mengapresiasi kehadiran Executive GM PT Pertamina Patra Niaga Kalimantan, Alexander Susilo, dalam rapat. Namun ia menegaskan, langkah konkret di lapangan lebih penting daripada sekadar hadir secara seremonial.

“Kalau tidak segera dibenahi, kita khawatir kepercayaan publik pada layanan energi akan runtuh. Dan itu berbahaya,” pungkasnya.