PPU – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bergerak cepat mendorong pemekaran wilayah administratif. Lima kecamatan baru diusulkan dan dijadwalkan dibawa ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam bulan Mei ini.

Pemekaran meliputi pembagian Kecamatan Penajam dan Kecamatan Babulu masing-masing menjadi dua wilayah. Sedangkan Kecamatan Waru tetap dipertahankan dengan struktur saat ini.

Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman, menyampaikan bahwa langkah pemekaran dilakukan untuk menjawab kebutuhan layanan publik yang lebih merata. Usulan tersebut telah mengacu pada mekanisme Komite Standar Layanan (KSL) sebagai syarat normatif.

“Progresnya dalam bulan ini akan kita bawa ke Kemendagri. Jadwal pertemuan juga sudah disepakati,” ujar Ishaq, Rabu (14/5/2025).

Ia menjelaskan, dinamika administrasi di Kecamatan Sepaku menjadi pertimbangan khusus, mengingat sebagian wilayahnya akan beralih status jika Keputusan Presiden mengenai kawasan Ibu Kota Negara (IKN) ditandatangani.

“Ada kemungkinan sisa wilayah Kecamatan Sepaku perlu diakomodir, seperti Kelurahan Maridan, Desa Pemaluan, Bumi Harapan, dan Bukit Raya. Wilayah ini akan masuk Penajam 2,” jelasnya.

Penamaan sementara untuk kecamatan baru masih berdasarkan nama wilayah induk, yakni Penajam 1 dan Penajam 2, serta Babulu 1 dan Babulu 2.

Secara keseluruhan, terdapat 28 proposal desa yang diajukan, namun hanya 18 proposal yang siap secara dokumen dan kajian. Sisanya terkendala status wilayah, seperti masuk dalam kawasan budidaya kehutanan (KBK), kawasan industri, dan kawasan mangrove.

“Misalnya, Kelurahan Sotek dan Buluminung itu masih masuk kawasan mangrove. Tapi tetap kita perjuangkan,” tegas Ishaq.

Ia menambahkan, pemekaran bertujuan strategis untuk mempercepat pembangunan dan membuka akses lapangan pekerjaan, selain meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Ini soal pemerataan pembangunan dan keadilan pelayanan publik. Makanya kami aktif bangun komunikasi dengan semua pihak terkait,” pungkasnya.(ADV)