Samarinda,Rubriknusantara.com – Dugaan maladministrasi  Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) yang dilakukan oleh pejabat Pemprov Kaltim dan 6 orang dari legislatif mendapat tanggapan dari Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu. Menurutnya, seharusnya pejabat Pemprov memenuhi persyaratan yang lengkap, sebelum melakukan perjalanan dinas PDLN.

“Yang pasti itu, itukan Sekda, harusnya kalau nggak memenuhi syarat ya nggak pergi. Kalau di DPRD, saya tidak salahkan anggota DPRD nya karena anggota DPRD kan diurusi oleh staf sekertariat, kalau tidak memenuhi harusnya dia kan sampaikan anggota, maka dia tidak melakukan perjalanan,” tegasnya, belum lama ini.

“Jadi kalau saya anggota, saya akan marah. Kenapa saya harus diikutkan. Sementara saya tidak memenuhi persyarat ini. Harusnya yang mengontrol itu dari sekretariat. Kalau itu tidak di terpenuhi syarat untuk kunjungan keluar negerinya ya itu jangan, walaupun memang terjadwal kan, kunjungan keluar negeri itu ada memang anggarannya,” sambungnya.

Baharuddin mengaku, pihaknya juga sangat  kasihan terhadap anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri yang tidak lengkap persyaratan nya.

“Kasihan anggota, karena pada saat dia pulang ternyata tidak memenuhi persyaratan, yang mengurus itukan sekretariatan, saya tidak membela anggota itu,” ujarnya.

Baharuddin menegaskan, pihaknya menyayangkan eksekutif  yang melakukan  perjalanan dinas PDLN yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Padahal  Sekretaris Daerah (Sekda Kaltim) yang dikenalnya taat terhadap administrasi.

“Untuk eksekutif nya perlu juga kita bertanya kenapa, karena saya tau betul ibu Sekda itu tertib sekali administrasi nya, tapi pada saat ada temuan begini, perlu juga kita bertanya kenapa juga bu sekda kecolongan, artinya kalau tidak memenuhi persyaratan di rem lah kunjungan itu, tunggu sampai memenuhi syarat,” tegasnya.

Baharuddin menambahkan, pihaknya juga tidak membenarkan tindakan yang dilakukan oleh sekda beserta jajaran Pemrov lainnya, sangat berbanding terbalik ketika rakyat melakukan pengurusan atau usulan terkait taat administrasi.

“Jangan kalau masyarakat butuh usulan, diminta persyaratan nya di penuhi semua, kalau nggak terpenuhi nggak mau di bantu. Nah sekarang Bu Sekda kalau nggak memenuhi persyaratan, jangan juga keluar negeri karena itu uang APBD,” ujarnya.

Untuk itu, Baharuddin berharap,  tidak ada lagi yang melakukan tindakan seperti itu kedepanya,  baik dari pihak legislatif maupun dari pihak eksekutif, karena ini merugikan rakyat.

“Kami berharap kedepan  tidak ada lagi yang seperti ini, sebenarnya kalau mau baik ini, kalau ada kunjungan ke luar negeri itu tidak ada masalah kalau terpublikasi, kenapa juga harus malu, di umumkan aja itukan lebih transparan, sampaikan saja tujuan ini, manfaatnya ini, dan untuk ini,” tutupnya.