BALIKPAPAN – Dinas Perencanaan Pembangunan dan Penataan Ruang (DPPR) Kota Balikpapan mengevaluasi sejumlah rencana pembangunan lintas sektor untuk mencegah program pemerintah berjalan tumpang tindih dan tidak sesuai dengan peruntukan ruang.

Evaluasi tersebut dilakukan melalui Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) jangka pendek dan menengah. Langkah ini bertujuan memastikan setiap rencana pembangunan selaras dengan kebutuhan kota serta ketentuan tata ruang yang berlaku.

Kepala DPPR Balikpapan, Irma Pertiwi mengatakan, sinkronisasi diperlukan agar program dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) tidak berjalan sendiri-sendiri tanpa mempertimbangkan keterkaitan dengan sektor lainnya.

Menurutnya, setiap rencana pembangunan perlu ditinjau dari sisi lokasi, kebutuhan, hingga kesesuaiannya dengan arah pengembangan wilayah.

“Dalam sinkronisasi ini kita melihat berbagai sektor, seperti infrastruktur perhubungan, pendidikan, dan kesehatan. Kita evaluasi apakah program tersebut masih sesuai, perlu disesuaikan, atau memang tidak perlu dilanjutkan,” ujar Irma, Minggu (8/11/2026).

Ia menjelaskan, hasil evaluasi akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang kota dapat lebih terkendali dan pelaksanaan program memiliki arah yang jelas.

Sinkronisasi tersebut juga diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru ditetapkan sebagai acuan pembangunan selama periode kepemimpinan daerah.

Namun, pelaksanaan SPPR kali ini menghadapi tantangan karena waktunya berdekatan dengan penetapan RPJMD. Padahal, sesuai tahapan ideal, sinkronisasi program penataan ruang seharusnya disusun dua tahun sebelum RPJMD ditetapkan.

“Seharusnya sinkronisasi program penataan ruang ini disusun dua tahun sebelum RPJMD ditetapkan. Tetapi karena regulasi atau Permennya baru keluar, kita baru bisa melaksanakan sekarang sehingga perlu dilakukan beberapa penyesuaian,” jelasnya.

Selain mengevaluasi program pembangunan, DPPR juga menyiapkan pengembangan aplikasi digital untuk mendukung pengelolaan hasil sinkronisasi. Aplikasi tersebut nantinya menjadi wadah integrasi data dan dokumen perencanaan dari berbagai sektor.

“Output dari kegiatan ini nantinya tidak hanya berupa dokumen, tapi juga akan dilengkapi aplikasi. Tahun berikutnya, semua data perencanaan bisa terhubung melalui sistem tersebut,” katanya.

Melalui integrasi tersebut, DPPR berharap koordinasi antarinstansi semakin mudah dan potensi ketidaksesuaian antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang dapat diminimalkan.

Dengan demikian, pembangunan Kota Balikpapan tidak hanya berorientasi pada percepatan proyek, tetapi juga memperhatikan keteraturan tata ruang dan keberlanjutan perkembangan kota. (Adv Diskominfo Balikpapan)