BALIKPAPAN – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan menyiapkan penataan ulang sistem perparkiran dengan mengkaji kemungkinan pemanfaatan tepi jalan umum sebagai lokasi parkir resmi. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan kantong parkir di sejumlah kawasan kota.

Penataan tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada 2027. Namun, pemanfaatan tepi jalan tidak akan dilakukan secara sembarangan karena harus mempertimbangkan kapasitas jalan dan kelancaran arus lalu lintas.

Kepala Dishub Kota Balikpapan Muhammad Fadli mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan identifikasi dan kajian teknis terhadap sejumlah ruas jalan yang berpotensi dijadikan lokasi parkir.

“Kalau memang kantong parkir yang tersedia belum mencukupi, kami akan melihat kemungkinan pemanfaatan tepi jalan umum. Tetapi tentu harus melalui kajian dan identifikasi terlebih dahulu,” ujar Fadli, Minggu (8/11/2026).

Menurutnya, bidang lalu lintas Dishub akan melakukan pemetaan untuk menentukan lokasi yang memungkinkan digunakan sebagai area parkir. Kajian tersebut mencakup kondisi jalan, kapasitas ruang, serta dampaknya terhadap pengguna jalan lainnya.

Fadli menegaskan, tidak semua ruas jalan dapat dimanfaatkan sebagai tempat parkir. Pemerintah harus memastikan penataan tersebut tidak menimbulkan kesemrawutan maupun menghambat aktivitas masyarakat.

“Tidak semua tepi jalan bisa dijadikan tempat parkir. Kami harus melihat kondisi jalan, kapasitasnya, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kelancaran lalu lintas,” jelasnya.

Untuk mendukung rencana tersebut, Dishub juga menyiapkan pengadaan rambu-rambu parkir baru pada 2027. Pembenahan marka jalan dan pengecatan ulang area parkir turut menjadi bagian dari agenda penataan.

Selain pembenahan fasilitas, pengawasan terhadap pelanggaran parkir akan diperkuat melalui pemasangan kamera pengawas atau CCTV. Pengawasan ini direncanakan menyasar sejumlah kawasan tertib lalu lintas, termasuk Jalan MT Haryono dan Ruhui Rahayu.

“Salah satu yang kami siapkan adalah digitalisasi melalui pengadaan CCTV untuk memantau parkir ilegal. Jadi pengawasan bisa lebih optimal,” katanya.

Saat ini, Balikpapan memiliki empat titik kawasan tertib lalu lintas. Dishub juga membuka peluang memperluas pengawasan ke lokasi lain yang nantinya ditetapkan sebagai kawasan penertiban parkir.

Di sisi lain, Dishub tengah berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk mendapatkan lokasi penampungan kendaraan hasil penertiban.

“Kami sedang meminta dukungan BKAD terkait lokasi atau aset yang bisa digunakan untuk menampung kendaraan yang terkena razia,” ungkap Fadli.

Melalui berbagai persiapan tersebut, Dishub berharap penataan parkir pada 2027 dapat memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai lokasi parkir yang diperbolehkan sekaligus mengurangi penggunaan ruang jalan secara tidak tertib. (adv Diskominfo Balikpapan)