BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan mempercepat transformasi pelayanan publik melalui peluncuran aplikasi “Sapa Warga” yang diperkenalkan dalam forum High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Aplikasi ini disiapkan sebagai platform terpadu untuk mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan, termasuk pembayaran pajak dan retribusi daerah secara digital.

Kehadiran aplikasi tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah kota dalam memangkas birokrasi layanan konvensional serta meningkatkan efisiensi pelayanan berbasis teknologi yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler.

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Idham Mustari mengatakan, percepatan layanan menjadi salah satu fokus utama pemerintah agar masyarakat memperoleh kemudahan akses tanpa harus menghadapi antrean panjang dan proses administrasi yang berbelit.

“Jadi kecepatan pelayanan itu menjadi kunci utama. Kita bisa dapatkan feedback kepuasan masyarakat jika pelayanan sudah prima. Makanya kami ingin warga merasakan kemudahan luar biasa. Tidak ada lagi antrean panjang atau prosedur yang berbelit-belit,” ujarnya, Rabu (15/04).

Menurut Idham, aplikasi “Sapa Warga” mengintegrasikan sejumlah layanan pembayaran daerah sehingga masyarakat dapat melakukan pemantauan kewajiban, pembayaran, hingga memperoleh bukti transaksi secara langsung melalui sistem digital. Model layanan ini juga dinilai dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi praktik pungutan di luar mekanisme resmi.

Pemerintah Kota Balikpapan turut menggandeng sektor perbankan untuk memperkuat ekosistem pembayaran digital, termasuk dukungan infrastruktur transaksi nontunai guna memastikan keamanan dan kemudahan penggunaan layanan oleh masyarakat.

“Kami melibatkan perbankan. Karena mereka juga mendukung ekosistem nontunai di Balikpapan. Digitalisasi daerah jelas mampu mempercepat perputaran ekonomi lokal. Tinggal pihak warga memanfaatkan kemudahan yang ada ini,” jelasnya.

Ke depan, pemerintah daerah berencana terus mengembangkan fitur aplikasi sesuai kebutuhan pengguna, termasuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar pemanfaatan layanan digital semakin optimal dan dapat menjangkau seluruh lapisan warga.

“Nanti kami pasti ada sosialisasi ke warga terkait aplikasi. Ini sangat perlu agar tidak ada yang merasa lama antri bayar pajak daerah. Karena semua tinggal klik di HP masing-masing saja,” tambahnya.