BALIKPAPAN – Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan mempercepat distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai langkah strategis mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026. Pemerintah daerah menilai sektor PBB menjadi salah satu penopang penting penerimaan daerah sehingga proses penyaluran dokumen perpajakan dipastikan berjalan tepat sasaran hingga tingkat lingkungan.

Saat ini, distribusi SPPT PBB terus berlangsung melalui koordinasi dengan perangkat wilayah hingga tingkat rukun tetangga (RT) guna memastikan masyarakat menerima dokumen perpajakan tepat waktu dan segera mengetahui kewajiban pembayaran mereka.

Kepala BPPDRD Kota Balikpapan, Idham Mustari mengatakan, pihaknya memantau langsung proses distribusi agar tidak ada wajib pajak yang terlewat sekaligus mempercepat potensi penerimaan dari sektor PBB.

“Kami masih menunggu peningkatan penerimaan dari sektor PBB. Saat ini proses distribusi SPPT PBB masih berlangsung di tingkat RT dan masyarakat luas,” ujarnya, Selasa (14/04).

Menurut Idham, distribusi yang cepat dan merata menjadi faktor penting untuk mendorong percepatan pembayaran pajak oleh masyarakat. Karena itu, BPPDRD menggandeng aparatur kewilayahan guna mempermudah penyampaian informasi serta mempercepat penyelesaian kendala distribusi di lapangan.

Pemerintah daerah optimistis realisasi penerimaan akan meningkat setelah masyarakat mulai menerima dan melakukan pembayaran PBB. Kesadaran warga dalam memenuhi kewajiban perpajakan dinilai menjadi modal penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah.

“Kami memperkirakan realisasi PAD akan meningkat secara signifikan setelah distribusi SPPT selesai dan masyarakat mulai melakukan pembayaran,” jelasnya.

Selain distribusi fisik, BPPDRD juga terus mendorong pemanfaatan kanal pembayaran digital guna mempermudah masyarakat melunasi PBB tanpa harus datang langsung ke loket pembayaran. Warga dapat mengakses berbagai layanan pembayaran melalui aplikasi perbankan maupun jaringan ritel modern yang telah bekerja sama.

“Petugas kami terus bergerak memastikan setiap lembar SPPT mendarat di alamat yang benar. Kami ingin masyarakat segera menerima informasi kewajiban mereka agar proses pembangunan tidak terhambat,” pungkasnya.