BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) memperkuat strategi keberlanjutan transformasi digital dengan menitikberatkan pada penguatan infrastruktur pendukung serta evaluasi berkala terhadap efektivitas layanan berbasis teknologi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan digitalisasi pelayanan publik berjalan optimal dan dapat diakses secara merata oleh masyarakat.

Selain mendorong percepatan adopsi teknologi, pemerintah daerah juga memfokuskan perhatian pada kesiapan sistem dan sarana pendukung agar layanan digital mampu berfungsi secara maksimal di berbagai sektor pelayanan, termasuk pajak dan retribusi daerah.

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Idham Mustari mengatakan, evaluasi berkelanjutan menjadi bagian penting dalam memastikan program digitalisasi berjalan sesuai target dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kami memantau secara langsung bagaimana masyarakat memanfaatkan sistem digital ini. Evaluasi rutin memungkinkan kami mendeteksi kendala teknis sejak dini dan segera memberikan solusi terbaik,” ujarnya, Jumat (10/04).

Menurut Idham, penguatan infrastruktur digital menjadi faktor utama keberhasilan transformasi layanan publik. Pemerintah terus memperluas akses fasilitas pendukung, termasuk penguatan sistem layanan elektronik dan infrastruktur jaringan agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan berbasis digital.

Selain aspek teknologi, pemerintah juga menempatkan partisipasi masyarakat sebagai unsur penting dalam proses transformasi. Warga didorong aktif memanfaatkan layanan digital sekaligus memberikan masukan terhadap sistem yang diterapkan agar kualitas pelayanan terus meningkat.

“Keberhasilan Balikpapan sebagai kota cerdas sangat bergantung pada kolaborasi kita semua. Kami menyediakan sistemnya, dan masyarakat memanfaatkannya secara maksimal untuk kemajuan bersama,” jelasnya.

BPPDRD bersama TP2DD juga membuka ruang evaluasi melalui komunikasi dua arah dengan masyarakat guna menampung masukan maupun keluhan terkait pemanfaatan layanan digital. Informasi dari lapangan akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan serta peningkatan kualitas pelayanan publik ke depan.

Idham menambahkan, integrasi teknologi di berbagai sektor diyakini dapat meningkatkan efisiensi birokrasi sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

“Kami buka saluran komunikasi dua arah untuk menampung aspirasi warga. Jadi saat ada kendala infrastruktur ada respon cepat terhadap keluhan publik. Ini yang menjadi fokus kami di tengah transformasi digital,” tambahnya.