Balikpapan – Hingga pertengahan tahun 2025, Pemerintah Kota Balikpapan berhasil mencatatkan capaian pajak daerah yang mencapai 45 persen dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan sebesar Rp 1,053 triliun. Angka ini menjadi indikator positif bagi keberhasilan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) dalam mengoptimalkan potensi pajak daerah. Namun, ini juga menandakan tantangan yang lebih besar untuk mempertahankan tren positif hingga akhir tahun.

Kepala BPPDRD Kota Balikpapan, Idham, menilai pencapaian ini sebagai hasil sinergi yang baik antara pemerintah dan wajib pajak yang semakin menyadari pentingnya kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah. Meskipun capaian ini menggembirakan, Idham mengingatkan bahwa semester kedua 2025 akan menjadi penentu apakah kinerja ini dapat dipertahankan atau justru menurun.

“Ini pencapaian yang patut kami syukuri, tapi belum waktunya berpuas diri. Semester kedua justru menjadi penentu apakah kita mampu menjaga ritme ini atau tidak,” ujar Idham pada Selasa (29/07).

Langkah-Langkah Strategis untuk Menjaga Momentum

Idham menegaskan bahwa BPPDRD telah menyusun berbagai langkah strategis untuk menjaga momentum positif tersebut. Salah satu prioritas utama adalah penguatan basis data pajak, yang akan menjadi dasar bagi peningkatan akurasi dan efisiensi dalam pengumpulan pajak.

“Kami memanfaatkan teknologi untuk mempercepat layanan dan meminimalisir kesalahan data. Dengan sistem digital, masyarakat bisa mengakses informasi pajak mereka secara transparan dan kapan saja,” jelas Idham.

Selain itu, percepatan digitalisasi layanan pajak juga menjadi fokus utama, dengan harapan dapat mempermudah proses administrasi dan memberikan kenyamanan lebih bagi wajib pajak dalam mengakses layanan secara online.

Fokus Sektor Restoran dan PBB di Semester Kedua

Menurut Idham, dua sektor yang menjadi perhatian utama dalam pengumpulan pajak pada semester kedua 2025 adalah sektor restoran dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kedua sektor ini dianggap memiliki potensi besar yang masih dapat digali lebih dalam, terutama di kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru yang terus berkembang.

“Kami sudah identifikasi beberapa titik potensi yang belum tergarap, khususnya di kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Tim kami aktif turun ke lapangan, memastikan semua objek pajak tercatat dengan benar,” lanjutnya.

Edukasi Pajak dan Pendekatan Komunikasi Dua Arah

Selain penguatan data dan layanan digital, BPPDRD juga fokus pada pendekatan edukatif terhadap masyarakat dan pelaku usaha. Idham menganggap bahwa kesadaran pajak akan lebih efektif jika dibangun melalui komunikasi dua arah yang lebih terbuka, bukan hanya melalui imbauan formal semata. Oleh karena itu, BPPDRD sering mengundang pelaku usaha dalam diskusi terbuka untuk memberikan pemahaman lebih tentang manfaat pajak.

“Kami ingin mereka paham bahwa pajak yang mereka bayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan jalan, fasilitas publik, dan pelayanan yang lebih baik,” ujar Idham.

Target Realisasi PAD Minimal 95% pada Akhir Tahun

BPPDRD Kota Balikpapan menargetkan pencapaian minimal 95 persen realisasi PAD pada akhir tahun 2025. Meskipun tantangan ekonomi global dan dinamika sektor usaha masih menjadi hambatan, Idham tetap optimistis bahwa dengan langkah-langkah yang telah disiapkan, target tersebut dapat tercapai. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha diharapkan akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan target tersebut.

“Kami undang pelaku usaha dalam diskusi terbuka. Kami ingin mereka paham bahwa pajak yang mereka bayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan jalan, fasilitas publik dan pelayanan yang lebih baik,” tambah Idham.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang kuat, Pemerintah Kota Balikpapan berusaha menciptakan sistem perpajakan yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan pemerintah, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan layanan publik. (deb)