Balikpapan — Sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak, Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi para aktivis Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPATBM), Rabu (16/7/2025).

Berlokasi di Hotel Grand Tjokro, kegiatan ini melibatkan perwakilan aktivis dari seluruh kelurahan di Balikpapan. Tujuannya adalah untuk membekali mereka dengan pengetahuan praktis dan keterampilan dalam mencegah serta menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat komunitas.

“Pelatihan ini penting agar para aktivis lebih siap dan mampu menjadi garda terdepan dalam perlindungan perempuan dan anak,” ujar Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Balikpapan, Umar Adi.

Para peserta mengikuti berbagai sesi yang menghadirkan narasumber berpengalaman di bidang perlindungan sosial. Salah satunya adalah Yulisa Maharani, Tenaga Ahli dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang menyampaikan materi terkait mekanisme perlindungan bagi saksi dan korban kekerasan. Selain itu, tim dari Densus 88 juga hadir untuk memberikan edukasi mengenai pencegahan paham radikalisme yang mulai menyasar kelompok rentan.

PPATBM sebagai inisiatif berbasis komunitas memegang peran strategis dalam menjangkau langsung kasus-kasus yang terjadi di lingkungan warga. Para aktivis tidak hanya berfungsi sebagai penyuluh, tapi juga sebagai pendamping awal dalam penanganan kasus, termasuk aspek hukum, psikologis, hingga medis.

“Para aktivis ini adalah ujung tombak perlindungan di tingkat masyarakat. Mereka yang pertama kali melihat, mendengar, dan mendampingi korban. Keberadaan mereka sangat krusial,” tambah Umar.

DP3AKB menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah agar ekosistem perlindungan menjadi lebih kuat dan responsif. Pelatihan ini diharapkan menjadi momentum untuk mempererat sinergi semua pihak, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran serta dalam mencegah kekerasan.

Melalui penguatan kapasitas aktivis PPATBM, pemerintah kota juga ingin memastikan bahwa setiap perempuan dan anak memiliki akses yang adil terhadap perlindungan dan pendampingan saat menghadapi kekerasan.

“Harapan kami, pelatihan ini bukan hanya meningkatkan kapasitas para aktivis, tapi juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait,” tutup Umar.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kota Balikpapan dalam membangun lingkungan yang aman, ramah, dan inklusif, khususnya bagi kelompok rentan yang selama ini kerap menjadi korban kekerasan yang luput dari perhatian. (ADV)