CAPTION:Camat Kota Bangun Darat, Zulkifli. (Ist)

TENGGARONG – Masyarakat Kota Bangun Darat segera menikmati akses yang lebih mudah dan cepat ke pusat pemerintahan kecamatan.

Pemerintah tengah mempercepat penyelesaian proyek perbaikan jalan utama menuju Kantor Camat Kota Bangun Darat di Desa Kedang Ipil agar layanan administrasi semakin lancar dan tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak.

Sebagai kecamatan baru hasil pemekaran dari Kota Bangun pada tahun 2023, Kota Bangun Darat masih menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan fasilitas pemerintahan.

Namun, upaya untuk mengejar ketertinggalan terus dilakukan dengan perbaikan akses jalan yang kini telah mencapai tahap akhir.

Camat Kota Bangun Darat, Zulkifli, menjelaskan bahwa pembangunan jalan dari Sukabumi-Kedang Ipil hampir rampung, menyisakan sekitar dua kilometer (KM) lagi yang masih dalam tahap penyelesaian, khususnya di jalur Sedulang-Kedang Ipil.

“Saat ini, yang tersisa tinggal 2 KM dari Sedulang ke Kedang Ipil. Kami juga harus menyelesaikan 100 meter perbaikan dari Sukabumi ke Sedulang. Semua akan dituntaskan secara bertahap agar akses ke kantor camat semakin lancar,” ujar Zulkifli, Jumat (7/3/2025).

Namun, ada beberapa jalur lain yang belum bisa dikerjakan dalam APBD murni 2025, termasuk jalan di Wonosari.

Pemerintah berencana mengusulkan anggaran tambahan dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2025 untuk mempercepat pengerjaan jalan yang masih tertunda.

“Untuk Wonosari, pengerjaannya dilakukan bertahap karena anggaran terbatas. Kami berharap ada tambahan anggaran di APBD-P 2025 agar jalur ini juga bisa diperbaiki,” tambahnya.

Selain menyelesaikan jalur utama, pemerintah juga menyiapkan solusi menggunakan agregat untuk jalan-jalan yang belum mendapatkan pengerasan sama sekali.

Langkah ini diambil agar jalur yang masih berupa tanah tidak berubah menjadi lumpur dan sulit dilewati saat musim hujan tiba.

“Perencanaannya menggunakan agregat dulu. Ada sekitar 2 KM jalan yang kalau hujan sulit dilewati. Dengan agregat, setidaknya jalan tetap bisa digunakan, khususnya dari Wonosari ke Kedang Ipil,” jelasnya.

Penggunaan agregat dinilai sebagai langkah cepat dan efektif agar masyarakat tetap bisa mengakses layanan pemerintahan tanpa harus menghadapi medan yang berat, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari pusat kecamatan.

Sebagai kecamatan baru, Kota Bangun Darat masih dalam tahap pengembangan infrastruktur agar mampu melayani masyarakat secara optimal. Saat ini, wilayah ini terdiri dari 10 desa, yaitu Desa Benua Baru.

Kemudian, Desa Kedang Ipil, Desa Kota Bangun, Desa Kota Bangun II, Desa Kota Bangun III, Desa Sari Nadi, Desa Sedulang, Desa Sukabumi, Desa Sumber Sari, dan Desa Wonosari.

Dengan luas wilayah yang cukup besar, pembangunan jalan dan fasilitas pemerintahan menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Selain peningkatan akses jalan, pembangunan Kantor Camat Kota Bangun Darat juga hampir selesai. Hingga saat ini, progresnya telah mencapai 90 persen, dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada Februari 2025.

Pembangunan kantor ini meliputi gedung utama, mes pegawai, ruang rapat, serta ruang pelayanan terpadu yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi layanan administrasi.

Namun, meskipun bangunan fisik hampir selesai, kendala utama masih ditemukan dalam pasokan listrik.

Saat ini, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutai Kartanegara (Kukar) tengah melakukan perencanaan agar instalasi listrik bisa segera diselesaikan.

“Insyaallah, bangunan kantor selesai 100 persen di Februari. Tapi karena terkendala listrik, kemungkinan baru bisa pindah ke kantor baru pada Mei 2025,” ungkap Julkifli.

Dinas PU telah mengalokasikan anggaran untuk proyek ini, dan kini tengah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) agar perampungan listrik bisa segera dilakukan. Jika berjalan sesuai jadwal, kantor kecamatan baru akan mulai beroperasi pada pertengahan 2025.

Dengan pembangunan kantor kecamatan yang hampir selesai serta perbaikan jalan yang terus dikebut, masyarakat Kota Bangun Darat akan segera merasakan dampak positif dari upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Selama ini, akses jalan yang sulit dan fasilitas pemerintahan yang terbatas menjadi tantangan utama bagi warga dalam mendapatkan layanan administrasi.

Namun, dengan adanya kantor kecamatan baru yang lebih representatif serta jalur yang diperbaiki, pelayanan diharapkan bisa lebih cepat, mudah, dan nyaman. (*)