BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Fasilitas pendidikan terpadu tersebut direncanakan dibangun di atas lahan seluas sekitar 7 hektare yang berada di kawasan bumi perkemahan.

Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat menjadi salah satu program yang akan diakomodasi pemerintah kota untuk menambah fasilitas pendidikan di Balikpapan. Terlebih, kebutuhan terhadap sarana pendidikan masih menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah.

“Totalnya berapa bumi perkemahannya? Nanti kita akan kurangi 7 hektar untuk sekolah rakyat. Dan alhamdulillah ini sudah ada jalan pendekat yang cukup stabil,” ujar Bagus, Selasa (24/8/2026).

Menurutnya, pemerintah kota saat ini memprioritaskan penyelesaian administrasi dan sertifikasi lahan. Status kepemilikan lahan perlu dipastikan terlebih dahulu agar pembangunan dapat dilaksanakan di atas aset yang secara resmi menjadi milik Pemerintah Kota Balikpapan.

“Jadi, mudah-mudahan untuk pelaksanaan di awal, nanti mungkin mensertifikasikan sekolah rakyat untuk kita prioritaskan menjadi lahan yang sudah menjadi milik pemerintah kota. Terus, usulannya sudah, tinggal nanti kalau sudah sertifikat, ya mudah-mudahan tahun 2027 bisa turun anggaran untuk sekolah rakyat,” terangnya.

Sekolah Rakyat tersebut dirancang sebagai fasilitas pendidikan terpadu yang mencakup jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Program ini secara khusus ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang masuk dalam kelompok desil 1 dan desil 2.

“Ya, jadi sekolah rakyat itu sekolah yang diperuntukkan untuk masyarakat yang desil 1 sampai desil 2 untuk orang miskin. Ya, jadi ini bentuk program pemerintah pusat yang kita akomodasikan supaya kita juga bisa menambah pembangunan sekolah. Karena selama ini kita masih kekurangan sekolah,” jelasnya.

Tidak hanya ruang belajar, kawasan Sekolah Rakyat nantinya dilengkapi berbagai fasilitas pendukung. Konsep yang disiapkan mencakup asrama atau boarding school serta sarana olahraga. Dengan konsep terpadu tersebut, para siswa diharapkan dapat memperoleh fasilitas pendidikan sekaligus tempat tinggal dan ruang untuk mengembangkan aktivitas di lingkungan sekolah.

“Iya, satu paket itu juga. Ya, SD, SMP, SMA terpadu. Ada ruang belajar, ada asrama, boarding school, kemudian ada sarana olahraga,” tambah Bagus.

Untuk pembangunan fisik, pemerintah kota akan menyiapkan proses melalui penyedia jasa konstruksi dengan kontrak resmi. Tahapan pekerjaan mencakup pematangan lahan hingga pembangunan fasilitas utama dan pendukung.

Perencanaan pembangunan tersebut selanjutnya akan diselaraskan dengan usulan Dinas Pekerjaan Umum serta dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Pemerintah berharap proses sertifikasi lahan dan tahapan perencanaan dapat segera diselesaikan sehingga dukungan anggaran pembangunan dapat direalisasikan.

Dengan adanya Sekolah Rakyat, Pemkot Balikpapan berharap akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat semakin terbuka. Kehadiran fasilitas pendidikan terpadu tersebut juga diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengatasi kebutuhan sarana pendidikan sekaligus memberikan kesempatan belajar yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat.

(adv/Diskominfo Balikpapan)