BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan mempercepat penguatan sistem pengelolaan pendapatan daerah melalui digitalisasi retribusi parkir. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari percepatan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna menciptakan sistem pembayaran yang lebih transparan, akuntabel, dan meminimalkan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Upaya tersebut mengemuka saat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Balikpapan menemui Wali Kota Balikpapan untuk melaporkan perkembangan program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, termasuk rencana perluasan titik parkir elektronik di sejumlah kawasan strategis.
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Idham Mustari mengatakan, penguatan sistem digital pada sektor parkir menjadi fokus utama karena dinilai mampu meningkatkan transparansi penerimaan daerah sekaligus memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat.
“Kami melaporkan kemajuan signifikan dalam digitalisasi transaksi daerah kepada Bapak Wali Kota. Fokus terdekat kami adalah memperluas titik parkir elektronik di seluruh wilayah strategis,” ujarnya, Senin (06/04).
Menurut Idham, sistem manual secara bertahap mulai ditinggalkan untuk mengurangi risiko ketidakteraturan pencatatan dan potensi kebocoran penerimaan. Dengan sistem elektronik, transaksi retribusi dapat dipantau secara real-time melalui sistem terintegrasi sehingga arus penerimaan daerah lebih mudah diawasi.
Selain memperluas infrastruktur pembayaran non-tunai, TP2DD juga memetakan lokasi potensial baru untuk penerapan parkir elektronik. Petugas lapangan disiapkan melalui pelatihan agar mampu mengoperasikan sistem digital dengan optimal.
Idham menambahkan, Wali Kota Balikpapan memberikan arahan agar seluruh perangkat daerah mendukung percepatan elektronifikasi transaksi sebagai bagian dari modernisasi tata kelola pemerintahan.
“Wali Kota sangat mendukung percepatan ini. Beliau ingin Balikpapan menjadi pelopor kota digital yang akuntabel dalam pengelolaan retribusi. Makanya kita terus siapkan SDM lewat berbagai pelatihan,” jelasnya.
Melalui sistem parkir elektronik, pemerintah berharap masyarakat memperoleh layanan pembayaran yang lebih praktis sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan.
“Kami ingin setiap transaksi di Balikpapan terekam dengan akurat. Sektor parkir ini yang sering mendapat sorotan ada kebocoran. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami dalam mengelola amanah keuangan rakyat,” tambahnya. (san)
