Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) memperkuat komitmen percepatan digitalisasi transaksi keuangan. Langkah ini diwujudkan melalui dukungan terhadap implementasi QRIS Transfer Anggaran Pendapatan (QRIS TAP) dan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai instrumen pembayaran resmi di lingkungan pemerintah daerah.
Kepala BPPDRD Kota Balikpapan, Idham, mengatakan pihaknya terus meningkatkan kapasitas organisasi dalam memanfaatkan instrumen digital. Digitalisasi transaksi dinilai mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola keuangan daerah, sekaligus mendukung optimalisasi kinerja pemerintah setempat.
“Kami di daerah harus adaptif terhadap perkembangan teknologi. QRIS TAP dan KKI menjadi fondasi baru untuk memperkuat mekanisme pembayaran yang lebih cepat, aman, dan akurat. Makanya kami perlu melakukan penyesuaian,” ujarnya.
Idham menjelaskan, penggunaan QRIS TAP memberikan kemudahan dalam penerimaan pendapatan daerah, sementara Kartu Kredit Indonesia menjadi solusi untuk transaksi belanja pemerintah yang lebih tertib, terdokumentasi, dan sesuai regulasi nasional. Penerapan sistem ini tetap menghadapi tantangan terkait kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia.
“Kami sempat mengikuti diskusi beberapa waktu lalu untuk memastikan Balikpapan dapat beradaptasi dengan kebijakan terbaru terkait transaksi nontunai. Digitalisasi pembayaran bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan integritas layanan publik,” jelasnya.
Dalam diskusi tersebut, berbagai aspek teknis dibahas, mulai dari kesiapan infrastruktur, mekanisme integrasi sistem, hingga penguatan kompetensi pegawai agar memahami prosedur digitalisasi transaksi.
“Kami melihat implementasi QRIS TAP dapat mengurangi risiko kesalahan input dan mempercepat rekonsiliasi keuangan. Sistem ini memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah maupun masyarakat sebagai wajib bayar,” tambah Idham.
Melalui forum diskusi ini, BPPDRD Balikpapan menyatakan kesiapannya mendukung penuh program digitalisasi pembayaran nasional. Pemerintah kota berharap langkah ini dapat memperkuat sistem keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. (deb)
