TENGGARONG – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) untuk memperkuat penyertaan modal di Bankaltimtara dipastikan batal.

Usulan tersebut resmi ditolak oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar dalam rapat paripurna ke-11 yang digelar Selasa (23/9/2025) malam.

Penolakan ini menjadi salah satu keputusan penting dalam pembahasan keuangan daerah, karena dana tersebut semula disiapkan untuk menopang pelaksanaan program Kredit Kukar Idaman (KKI).

Program ini merupakan salah satu unggulan Pemkab Kukar dalam membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat kecil.

Meski menghadapi penolakan dari legislatif, Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan pihaknya menghormati penuh keputusan dewan.

Ia menilai dinamika tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Memang ada satu usulan yang tidak disetujui, yaitu usulan penyertaan modal. Rencana itu sebenarnya untuk penguatan KKI. Kalau belum bisa sekarang, kita akan siapkan kembali di tahun 2026,” jelas Aulia.

Ia menegaskan, penolakan tersebut tidak akan menghentikan jalannya program KKI yang sudah berjalan sejak tahun sebelumnya.

Pemkab Kukar, kata Aulia, akan menyiapkan strategi lanjutan agar program ini tetap berkelanjutan dan semakin efektif menjangkau masyarakat.

“Harapan kita, ke depan KKI ini bisa ditingkatkan lagi. Strateginya akan kita siapkan matang untuk tahun 2026,” tegasnya.

Data terbaru menunjukkan, hingga saat ini sudah ada sekitar 1.800 penerima manfaat program KKI dengan total perputaran dana mencapai Rp36 miliar.

Program ini terbukti membantu pelaku UMKM dan masyarakat kecil dalam mengembangkan usaha tanpa terbebani bunga tinggi.

Aulia memastikan, meskipun penyertaan modal ke Bankaltimtara belum bisa direalisasikan, Pemkab Kukar tetap berkomitmen menjaga keberlangsungan program KKI.

Pemkab akan mengkaji alternatif sumber pembiayaan untuk memperkuat modal bergulir di tahun mendatang.

Selain membahas persoalan KKI, Bupati Aulia juga menanggapi keresahan mahasiswa terkait keterlambatan pencairan Beasiswa Kukar Idaman tahap kedua.

Ia memastikan bahwa proses administratif sedang berlangsung dan pencairan akan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Proses administratif sedang berjalan. Insya Allah akhir Oktober beasiswa sudah bisa dibayarkan,” pungkasnya.

Dengan langkah ini, Pemkab Kukar menegaskan fokusnya pada dua hal penting: menjaga keberlanjutan program Kredit Kukar Idaman sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memastikan komitmen terhadap pendidikan melalui beasiswa tetap terjaga. (*)