Balikpapan – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan mencatat adanya kenaikan jumlah laporan kasus anak sepanjang tahun ini. Meski angka tersebut menunjukkan adanya persoalan yang perlu diselesaikan, Kepala DP3AKB, Heria Prisni, memandang peningkatan laporan ini sebagai sinyal positif bahwa masyarakat mulai berani melapor.

“Kalau dulu tidak berani mengungkapkan identitas, sekarang sudah mulai percaya bahwa pemerintah akan turun tangan menangani mereka,” kata Heria saat menghadiri Workshop Pemerhati Anak, Rabu (13/08).

Heria menjelaskan bahwa keberanian masyarakat melapor mencerminkan meningkatnya kesadaran dan kepercayaan terhadap sistem perlindungan anak di Balikpapan. Situasi ini membuka peluang bagi pemerintah dan berbagai pihak untuk bertindak lebih cepat dan tepat dalam penanganan kasus.

“Kita tidak boleh hanya melihat dari sisi jumlah laporan yang meningkat. Justru ini kesempatan untuk membuktikan bahwa pemerintah hadir, mendengar, dan menyelesaikan masalah anak-anak di kota ini,” jelasnya.

Melalui workshop bertema “Pencegahan dan Penanganan Perlindungan Khusus Anak Secara Berkelanjutan,” berbagai unsur seperti perwakilan universitas, organisasi kemasyarakatan, aparat penegak hukum, hingga anak-anak sebagai peserta aktif dapat berkumpul. Kegiatan ini menghadirkan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah, M.Si, sebagai narasumber utama.

Heria menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam pencegahan dan penanganan kasus anak.

“Perlindungan anak tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Kita perlu bekerja bersama agar setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan perlakuan yang adil dan aman,” ujarnya.

Heria juga mengingatkan bahwa perlindungan khusus anak mencakup berbagai aspek, termasuk pencegahan kekerasan, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, penanganan anak korban bencana, hingga perlindungan anak penyandang disabilitas. Workshop tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi, seperti penguatan kampanye kesadaran publik, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak, dan pembentukan jejaring pengawasan berbasis komunitas.

“Kami akan menindaklanjuti rekomendasi itu dengan program nyata, seperti memperluas layanan pengaduan ramah anak dan menyediakan pendampingan psikologis yang lebih cepat. Kami ingin setiap anak di Balikpapan merasa aman dan terlindungi,” tutup Heria. (ADV)