BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan mulai bergerak ke arah transformasi digital dalam upaya melindungi anak dari kekerasan. Langkah ini diambil sebagai jawaban atas tantangan zaman yang menuntut sistem perlindungan anak lebih cepat, aman, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, Heria Prisni, mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan sistem pelaporan kekerasan terhadap anak berbasis digital yang dapat diakses langsung oleh masyarakat.

“Kami sedang menyiapkan platform digital yang memungkinkan warga melapor secara cepat, aman, dan rahasia tanpa harus datang langsung ke kantor layanan,” ujarnya, Senin (7/7).

Heria menjelaskan sistem ini akan mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan dugaan kekerasan, sekaligus mempercepat respon petugas di lapangan. Dengan dukungan jaringan pendamping, unit layanan terpadu, dan lembaga terkait, laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti secara terpadu.

Menurutnya, banyak kasus tidak terungkap karena korban atau saksi merasa takut, malu, atau tidak tahu harus melapor ke mana. Dengan kehadiran platform digital, diharapkan tidak ada lagi laporan yang terabaikan.

“Banyak anak memilih diam karena takut. Platform ini membuka ruang agar mereka merasa dilindungi, bahkan jika hanya bisa bicara lewat layar. Ini bagian dari inovasi dan kepekaan kita terhadap realitas saat ini,” jelas Heria.

Inisiatif ini juga menjadi bagian dari reformasi layanan publik di bidang perlindungan anak. Namun, Heria menegaskan tujuan utama bukan sekadar mempertahankan status Kota Layak Anak (KLA) kategori utama, melainkan menciptakan lingkungan yang betul-betul aman dan ramah bagi anak-anak Balikpapan.

“Yang kami kejar bukan hanya gelar, tapi keberlanjutan. Anak-anak kita hidup di era digital, jadi perlindungannya juga harus mengikuti zaman,” tambahnya.

Ke depan, platform digital ini akan diintegrasikan dengan sistem di sektor pendidikan dan kesehatan. Tujuannya, membangun ekosistem perlindungan anak yang menyeluruh, dari deteksi dini hingga penanganan dan pemulihan korban.

Dengan inovasi ini, Pemerintah Kota Balikpapan berharap dapat menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya ada di atas kertas, tapi hadir nyata dalam sistem kerja yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. (ADV)