PPU – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menegaskan perannya sebagai mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah daerah. Dalam Rapat Paripurna yang digelar Rabu (28/5/2025), setidaknya terdapat 20 rekomendasi strategis sebagai catatan penting untuk memperbaiki kinerja pemerintahan ke depan.

Rekomendasi tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun anggaran sebelumnya. Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menyebutkan bahwa poin-poin yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian dewan terhadap kualitas tata kelola pemerintahan.

“Rekomendasi ini adalah bahan refleksi dan evaluasi untuk menyempurnakan arah pembangunan ke depan. Harapannya, seluruh program dapat lebih tepat sasaran dan membawa dampak langsung bagi kemakmuran masyarakat,” ujar Raup saat memimpin rapat.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Thohiron, mengungkapkan bahwa 20 rekomendasi ini mencakup berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, penguatan sektor pertanian, hingga pengembangan sumber daya manusia.

“Meskipun ada banyak kemajuan, kita tidak bisa menutup mata terhadap berbagai persoalan yang masih perlu ditangani dengan serius dan berkelanjutan,” tegas Thohiron.

Beberapa sorotan penting dalam rekomendasi DPRD antara lain:
– Penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah lima tahun ke depan.
– Evaluasi Perda yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
– Percepatan pemekaran wilayah dan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH).
– Peningkatan kualitas SDM lewat pembangunan perguruan tinggi daerah dan program beasiswa berkelanjutan.
– Dukungan penuh terhadap kemandirian pangan dan sektor pertanian, khususnya menjelang operasional Ibu Kota Negara (IKN).
– Revitalisasi pasar tradisional, pengembangan UMKM, dan penyediaan ruang pemasaran produk lokal.
– Pembangunan dan optimalisasi infrastruktur kunci, termasuk jalan usaha tani, pelabuhan speedboat Penajam, waduk Lawe-Lawe, serta lanjutan proyek waterfront city dan coastal road sebagai bagian dari penguatan sektor pariwisata.
– Perhatian khusus terhadap kinerja BUMD dan pengelolaan aset daerah agar lebih produktif dan pro-rakyat.

Thohiron menutup penyampaian rekomendasi dengan menekankan pentingnya tindak lanjut nyata dari pihak eksekutif.

“Kami ingin rekomendasi ini bukan hanya jadi dokumen formal, tapi jadi pendorong nyata untuk pemerintahan yang lebih transparan, adil, dan berpihak pada masyarakat. Prinsip good governance harus jadi ruh dalam setiap kebijakan,” ujarnya.

DPRD PPU berharap catatan ini dapat menjadi fondasi bagi transformasi birokrasi dan pembangunan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat, serta selaras dengan dinamika nasional, terutama dalam menghadapi era baru sebagai daerah penyangga IKN.(adv)