PPU – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) resmi ditunjuk sebagai salah satu daerah penyelenggara program Sekolah Rakyat (SR) oleh pemerintah pusat. Saat ini, lahan seluas 6 hektare di wilayah Lawe-Lawe ditawarkan sebagai lokasi pendirian sekolah tersebut. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi I DPRD PPU, Thohiron, menyarankan agar sekolah ini mengadopsi konsep boarding school atau sekolah berasrama.

Menurut Thohiron, konsep ini sangat cocok diterapkan di Indonesia, mengingat masyarakat sudah cukup familiar dan nyaman dengan sistem pendidikan pesantren yang pada dasarnya juga merupakan bentuk boarding school.

“Kalau mau jujur, sebenarnya pola pendidikan yang paling cocok di Indonesia ya pola pesantren. Saya katakan demikian karena banyaknya pesantren di Indonesia ini walaupun sumber anggarannya minim tapi dia masih bisa survive,” ujar Thohiron, Selasa (22/4/2025).

Ia menilai, dengan sistem berasrama, siswa akan lebih fokus dalam proses pembelajaran karena berada di lingkungan yang mendukung pendidikan secara menyeluruh, baik akademik maupun non-akademik.

“Boarding school ini anak jadi lebih fokus belajar. Itu bagus, sumber dayanya lagi yang harus dikuatkan,” tambahnya.

Thohiron juga menekankan pentingnya sekolah rakyat untuk tidak hanya fokus pada pelajaran akademik, namun juga kegiatan non-akademik yang mampu mengembangkan karakter dan keterampilan siswa.

“Tidak cuma akademik tapi juga yang lain, kalau akademik saja diajarikan anak akan jenuh juga,” katanya.

Ia menyarankan agar pemerintah membuat miniatur sekolah rakyat dalam skala kecil terlebih dahulu sebagai model uji coba sebelum dikembangkan lebih luas.

“Seandainya SR ini dibentuk sama seperti SD-SD yang sudah ada, ya tidak menjawab persoalan pendidikan di Indonesia,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menilai keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kejelasan teknis pelaksanaannya, termasuk sistem rekrutmen, koordinasi dengan dinas pendidikan, hingga lembaga pengampunya.

“Juknisnya saat ini masih belum ada. Terkait rekrutmen itu seperti apa. Hubungannya dengan dinas pendidikan seperti apa, apakah di bawah Kementerian Sosial. Ini belum jelas,” tutupnya.