Pemkab PPU Gelar Upacara Peringatan Hari Otda ke – XXIX tahun 2025

PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam paser utara (PPU) Melaksanakan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke – XXIX tahun 2025, mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045” di halaman Kantor Bupati PPU pada jumat (25/04/2025)
Upacara tersebut dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar diikuti sejumlah Anggota DPRD PPU, perwakilan Forum Komunikasi Perangkat Daerah (Forkopimda) Kabupaten PPU, TNI/Polri, pimpinan Organisasi Perngkat Daerah (OPD), para Tokoh Masyarakat, dan pegawai di lingkungan Pemkab PPU.
saat membacakan Sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Sekda PPU, Tohar menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah, para Tokoh Masyarakat, Akademisi, Insan Pers serta seluruh elemen bangsa yang telah berkontribusi nyata dalam menyukseskan pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia.
“Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak inilah yang menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola daerah yang responsif, transparan dan akuntabel,” ucap Sekda PPU, Tohar.
Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara besar, bukan hanya dari segi luas wilayah, dan jumlah penduduk melainkan juga dari keberagaman budaya, sumber daya alam dan potensi daerahnya, namun kehebatan ini tidak akan berarti jika tidak dibarengi dengan sinergi dan kolaborasi yang solid antar tingkatan Pemerintahan.
Selanjutnya Mendagri menegaskan bahwa sinergi pusat dan daerah merupakan sebuah keharusan untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana telah dituangkan dalam konstitusi kita.
“Dalam upaya menguatkan komitmen dan mengharmoniskan langkah kita bersama, maka dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 tahun 2025, diangkat tema “Sinergi Pusat Dan Daerah membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Dirinya mengajak seluruh komponen bangsa, khususnya jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia, untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Mari kita jadikan Otonomi Daerah sebagai sarana untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi nasional, serta meningkatkan daya saing daerah yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan,” Ucap Tohar membacakan sambutan Mendagri.
Mendagri dalam sambutan tertulisnya, mengingatkan Visi Arah kebijakan strategis sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, bahwa langkah implementasi yang sinkron dan berkelanjutan disetiap tingkatan pemerintahan menjadi salah satu kekuatan utama bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan besar menuju Indonesia Emas 2045.
Hal-hal strategis yang perlu menjadi perhatian utama bagi seluruh pihak baik di pusat maupun daerah untuk mengharmoniskan gerak langkah pada tataran Implementasi diantaranya:
1. Mewujudkan swasembada pangan diantaranya dengan menguatkan regulasi dukungan anggaran dan teknologi yang diiringi dengan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), pertanian, akses distribusi, pemasaran, serta mengoptimalkan lahan pertanian. 2. Mewujudkan semua lembaga energi melalui optimalisasi sumber daya domestik diversifikasi energi efisiensi dan dukungan kebijakan dengan upaya tersebut memberi pengaruh signifikan memperkuat ketahanan nasional yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
3. Pengelolaan sumber daya air di antaranya melalui peningkatan infrastruktur, pengembangan teknologi inovatif, penegakan hukum, serta menyiapkan perangkat kebijakan yang signifikan. 4. Mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas korupsi dan melayani masyarakat dengan berintegrasi. 5. Mengembangkan kewirausahaan yang dapat membuka lapangan kerja, di antaranya melalui kemudahan memulai bisnis dan akses permodalan, pengembangan ekonomi desa dan sektor informal, memperluas investasi dan industri padat karya, pelatihan dan peningkatan keterampilan, pengembangan inkubator bisnis di kampus dan daerah, dukungan UMKM dan koperasi, serta kolaborasi pemerintah swasta dan akademisi.6. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, swasta dan masyarakat dengan memfokuskan pada beberapa hal utama, yakni pemerataan akses infrastruktur beasiswa dan digitalisasi, peningkatan kualitas guru, kurikulum dan fasilitas, serta pengawasan dan keterlibatan publik, termasuk di dalamnya memastikan peserta didik tercukupi asupan gizi, melalui program pemberian makan bergizi gratis.
7. Upaya untuk mewujudkan pelaksanaan kesehatan yang merata, berkualitas dan terjangkau, diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan, diantaranya penguatan sistem rujukan dan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas SDM, kesehatan, digitalisasi layanan kesehatan, penguatan jaminan-jaminan kesehatan nasional, pencegahan dan promosi kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, pendengaran stunting dan gizi buruk. 8. Reformasi birokrasi dan penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Untuk langkah reformasi birokrasi dapat diawali dengan penyederhanaan struktur dan prosedur, peningkatan kualitas sumber daya aparatur, penguatan akuntabilitas, diantaranya melalui penerapan e-government untuk transparansi pengolahan anggaran, pembuatan sistem pengawasan internal dan pengembangan kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi.
Selamat memperingati Hari Otonomi Daerah XXIX Tahun 2025. Semoga semangat otonomi daerah senantiasa menjadi motor penggerak bagi terwujudnya pemerintahan yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih prima, dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata di seluruh pelosok nusantara, “tutupnya. (ADV)