Sekolah Rakyat Direncanakan Hadir di PPU, DPRD Soroti Lokasi dan Pola Pengelolaan

PPU – Pemerintah pusat menetapkan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai salah satu dari empat daerah di Kalimantan Timur yang akan menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR), sebuah program pendidikan inklusif untuk masyarakat kurang mampu.
Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, menanggapi rencana tersebut dengan menyoroti kesiapan lokasi dan kejelasan konsep sekolah yang akan diterapkan. Ia mengungkapkan bahwa lahan seluas 6 hektare di wilayah Lawe-lawe, Kecamatan Penajam, dinilai paling memungkinkan untuk pembangunan sekolah tersebut.
“Di Lawe-lawe ada sekitar enam hektare tanah yang bisa dimanfaatkan. Itu yang paling potensial saat ini,” ujarnya, Rabu (23/4/2025).
Thohiron bilang, tentu ada perbedaan pendekatan antara pemerintahan sekarang dengan pemerintahan sebelumnya, khususnya dalam kebijakan pendidikan.
“Ini kan pemerintahan baru, tentu punya kebijakan baru pula,” kata dia.
Disebut bahwa pembangunan sekolah rakyat tidak berada di bawah naungan Dinas Pendidikan, melainkan di bawah Dinas Sosial atau Kementerian Sosial.
“Meski ada yang mengkritik bahwa seharusnya peningkatan fasilitas sekolah yang sudah ada lebih prioritas, tapi pemerintahan baru punya cara yang berbeda,” katanya.
Program Sekolah Rakyat bertujuan memberi akses pendidikan yang layak kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan, khususnya mereka yang selama ini tidak tersentuh sistem pendidikan formal.
Namun, Thohiron menilai masih banyak aspek yang perlu dijelaskan, terutama menyangkut konsep dan sistem pendidikan yang akan diterapkan.
“Kita belum tahu, apakah sekolah rakyat ini nanti seperti SD biasa, atau justru satu atap dari SD sampai SMA. Pola pengelolaannya masih belum jelas,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya kejelasan kurikulum. Menurutnya, akan menjadi tantangan tersendiri jika sekolah ini tidak merujuk pada standar kurikulum dari Dinas Pendidikan.
“Pertanyaan penting lainnya, apakah kurikulumnya nanti mengikuti Dinas Pendidikan atau berbeda sepenuhnya? Ini harus segera diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih,” tutupnya.