PPU – Digitalisasi transaksi melalui dompet digital semakin marak di Penajam Paser Utara (PPU), tetapi pedagang UMKM masih banyak yang enggan mengadopsinya. Ketua Komisi I DPRD PPU, Thohiron, mengungkapkan bahwa biaya administrasi dan keterbatasan SDM menjadi penghalang utama.

“Misalnya pada gelaran Pentas Seni dan UMKM, masih banyak pedagang yang melakukan transaksi konvensional, artinya masih cash menggunakan uang kertas,” kata Thohiron, Senin (10/3/2025).

Ia menjelaskan, pedagang kecil khawatir potongan biaya admin dari transaksi digital akan menggerus keuntungan mereka.

“Potongan biaya admin, jika dikumpulkan agaknya menjadi beban yang cukup berat. Ini memungkinkan pendapatan mereka akan berkurang daripada melalui uang cash yang diterima,” ujarnya.

Thohiron menyarankan agar pemerintah daerah memberikan subsidi atau insentif bagi UMKM yang mulai beralih ke digital.
Selain pelatihan, mungkin perlu ada kebijakan khusus untuk mengurangi biaya admin.