PPU — Pupuk bersubsidi yang disediakan pemerintah bertujuan untuk meringankan beban petani dan meningkatkan produksi pertanian. Namun, masalah dalam penyalurannya masih menjadi perhatian, terutama di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Anggota DPRD PPU, Jamaludin, S.Sos, yang tergabung dalam Komisi II, menyampaikan keprihatinannya terkait distribusi pupuk yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.

“Ketika membahas pupuk, kita berbicara tentang bantuan dari negara. Subsidi yang seharusnya sampai kepada masyarakat sering kali tidak memenuhi kebutuhan. Ada kelompok yang seharusnya menerima tetapi tidak mengambil jatahnya, sehingga pupuk itu bisa saja dialihkan ke pihak lain,” ujarnya pada Kamis (30/10/2024).

Ia juga menyoroti kemungkinan adanya campur tangan pihak ketiga dalam penyaluran pupuk subsidi kepada perusahaan besar, sehingga hak-hak petani terabaikan.

“Subsidi ini seharusnya sampai ke masyarakat, namun realitas di lapangan sering berbeda,” tambah Jamaludin.

Terkait harga pupuk subsidi, Jamaludin menjelaskan bahwa harganya ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengubahnya. Ia berharap pengawasan yang lebih ketat di masa depan agar distribusi pupuk benar-benar tepat sasaran dan dapat mendukung petani lokal di PPU dalam meningkatkan hasil panen mereka.