BALIKPAPAN – Upaya penertiban pengamen jalanan dan pengemis berkostum badut di sejumlah persimpangan Kota Balikpapan masih menghadapi kendala. Meski pengawasan telah dilakukan hampir sepanjang hari, aktivitas tersebut masih kerap muncul saat petugas tidak berada di lokasi, terutama ketika terjadi pergantian sif penjagaan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan, Boedi Liliono, mengatakan pihaknya telah mengintensifkan pengawasan di hampir seluruh persimpangan jalan. Petugas dibagi dalam beberapa jadwal penjagaan, mulai pagi hingga siang, kemudian dilanjutkan dari siang hingga malam hari.

Namun, pola pengawasan tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah kemunculan kembali pengamen dan badut jalanan. Mereka dinilai memanfaatkan celah waktu ketika petugas berganti sif atau meninggalkan lokasi pengawasan.

“Memang ada sela-sela ketika petugas tidak berada di tempat. Pada saat pergantian sif, mereka bisa kembali masuk dan beraktivitas,” ujar Boedi, Senin (9/11/2026).

Ia mengungkapkan, dalam sejumlah kegiatan penertiban, petugas telah mengamankan beberapa pengamen dan badut jalanan yang beraktivitas di persimpangan. Mereka kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Balikpapan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut melalui pembinaan sesuai kewenangannya.

Meski demikian, penertiban yang telah dilakukan belum memberikan efek jera secara menyeluruh. Sebab, beberapa orang yang sebelumnya pernah diamankan justru kembali melakukan aktivitas serupa setelah dilepaskan.

Menurut Boedi, penanganan persoalan tersebut tidak cukup hanya melalui penertiban di lapangan. Diperlukan langkah lanjutan berupa pembinaan agar mereka tidak kembali menjadikan persimpangan jalan sebagai lokasi untuk mengamen maupun meminta-minta.

Terkait penegakan aturan, Satpol PP juga memiliki kewenangan untuk memproses pelanggaran melalui mekanisme tindak pidana ringan (tipiring), apabila ditemukan unsur pelanggaran yang memenuhi ketentuan. Proses tersebut dapat berujung pada pemberian sanksi berupa denda sesuai peraturan yang berlaku.

“Kalau memang memenuhi unsur pelanggaran, bisa diproses melalui tipiring dan dikenakan denda. Setelah itu, penanganan pembinaannya tetap menjadi kewenangan Dinas Sosial,” tegasnya.

Boedi menambahkan, koordinasi antara Satpol PP dan Dinsos menjadi bagian penting dalam penanganan persoalan tersebut. Dengan pengawasan yang berkelanjutan, penertiban, serta pembinaan, aktivitas pengamen dan badut jalanan di persimpangan Kota Balikpapan diharapkan dapat diminimalkan.

(Adv Diskominfo Balikpapan)