BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan menilai usulan penambahan distribusi Pertalite perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan. Selain mempertimbangkan kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar bersubsidi, pemerintah juga menyoroti dampak yang dapat muncul terhadap kelancaran lalu lintas di sekitar stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Asisten Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Zulkifli, mengatakan bahwa kebijakan penambahan kuota atau distribusi Pertalite tidak bisa hanya dilihat dari sisi ketersediaan BBM. Kesiapan sarana pendukung, terutama kondisi jalan dan kapasitas SPBU, juga harus menjadi perhatian utama.

“Yang harus dilihat bukan hanya kebutuhan BBM masyarakat, tetapi juga apakah sarana dan prasarana jalan di sekitar SPBU mendukung,” ujarnya, Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, sejumlah pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan layanan BBM di beberapa lokasi justru berpotensi memicu antrean kendaraan yang lebih panjang. Dalam beberapa kasus, antrean bahkan meluas hingga ke badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas.

Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko kemacetan, terutama pada ruas jalan yang memiliki volume kendaraan tinggi. Karena itu, pemerintah menginginkan setiap rencana penambahan distribusi BBM didukung dengan kesiapan fasilitas yang memadai.

Selain kondisi jalan, kapasitas area antrean di dalam SPBU juga menjadi faktor penting. SPBU yang akan mendapatkan tambahan distribusi harus mampu menampung kendaraan pelanggan tanpa menimbulkan antrean yang meluber ke jalan umum.

“Kalau kendaraan mengantre sampai ke badan jalan, tentu itu tidak representatif dan perlu menjadi perhatian,” kata Zulkifli.

Di sisi lain, Pemkot Balikpapan menilai persoalan utama yang kerap terjadi dalam pelayanan BBM bukan terletak pada jam operasional SPBU. Sebagian besar SPBU di Balikpapan saat ini telah beroperasi cukup panjang, mulai pukul 06.00 hingga 22.00 bahkan 23.00 Wita.

Namun, dalam beberapa kesempatan, pelayanan terhenti lebih awal karena stok BBM habis sebelum pasokan berikutnya tiba. Kondisi ini dinilai lebih berkaitan dengan distribusi dan ketersediaan pasokan dibandingkan jam operasional.

“Kendala yang sering muncul bukan pada jam operasional, melainkan keterlambatan distribusi atau pengisian stok,” jelasnya.

Karena itu, Pemkot Balikpapan mendorong adanya evaluasi dan perbaikan sistem distribusi BBM agar pasokan dapat tiba tepat waktu sesuai kebutuhan. Dengan distribusi yang lebih lancar, pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan kepadatan kendaraan di sekitar SPBU.

Pemerintah berharap keseimbangan antara ketersediaan BBM dan kelancaran lalu lintas dapat terus dijaga seiring meningkatnya jumlah kendaraan dan mobilitas masyarakat di Kota Balikpapan.

(***/Adv Diskominfo Balikpapan)