Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat implementasi digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai upaya meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akurasi penerimaan daerah.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyampaikan bahwa penguatan sistem digital kini telah mencakup berbagai sektor retribusi, seperti pajak hotel, restoran, hingga parkir. Seluruh sektor tersebut mulai diintegrasikan ke dalam sistem berbasis digital guna memungkinkan pemantauan yang lebih akurat dan real time.

Menurutnya, langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi PAD sekaligus meminimalkan kebocoran penerimaan daerah. Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah dapat memantau pergerakan data secara langsung dan melakukan evaluasi kebijakan secara lebih cepat dan tepat.

“Dengan digitalisasi, pengawasan menjadi lebih mudah dan transparan, sehingga potensi kebocoran dapat ditekan,” ujarnya, Rabu (15/04/2026).

Ia menjelaskan bahwa transformasi digital yang dijalankan tidak dilakukan secara instan, melainkan melalui proses evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan. Dari total 38 sektor layanan dan pengelolaan yang menjadi fokus digitalisasi, sebagian besar telah berjalan, meskipun masih terdapat beberapa sektor yang perlu ditingkatkan.

“Prinsipnya kita terus melakukan perbaikan dan evaluasi. Kalau ada sistem baru, tentu akan kita sesuaikan, termasuk dalam pemutakhiran data yang menjadi bagian penting dari digitalisasi,” jelasnya.

Bagus menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada kesiapan sistem, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi fokus utama dalam mendukung implementasi kebijakan ini.

ASN dituntut mampu beradaptasi dengan sistem berbasis teknologi serta aktif berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Hal ini dinilai penting agar transformasi digital dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Melalui penguatan digitalisasi di sektor PAD serta peningkatan kompetensi ASN, Pemerintah Kota Balikpapan optimistis dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan transparan.

Lebih dari itu, langkah ini juga diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Digitalisasi tidak hanya menjadi alat, tetapi juga strategi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik di masa depan. (ADV Diskominfo Balikpapan)