Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) memperkuat perlindungan masyarakat rentan dengan menargetkan pembentukan kader Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di setiap Rukun Tetangga (RT). Program ini bertujuan memastikan warga memiliki akses bantuan yang cepat, dekat, dan responsif.

Plt. Kepala DP3AKB Balikpapan, Nursyamsiarni D. Larose, menekankan pentingnya memperkuat kader berbasis komunitas agar perlindungan perempuan dan anak tidak hanya bergantung pada pemerintah.

“Kami menargetkan setiap RT di Balikpapan memiliki minimal satu kader PPA yang aktif dan benar-benar terlatih. Kader ini akan menjadi penghubung pertama saat warga membutuhkan bantuan,” ujarnya, Sabtu (15/11).

Pelatihan dan Peran Kader PPA

DP3AKB melatih para kader untuk memahami:

• Mekanisme pelaporan kasus kekerasan
• Pendampingan awal korban
• Pola komunikasi sensitif
• Perlindungan digital terkait kasus kekerasan siber

“Kami ingin masyarakat merasa aman. Kehadiran kader PPA memastikan warga tahu harus melapor ke siapa dan bagaimana penanganannya,” tambah Nursyamsiarni.

Pendekatan Berbasis Komunitas

Nursyamsiarni menilai RT memiliki struktur sosial paling dekat dengan warga sehingga pendekatan berbasis komunitas sangat efektif. DP3AKB menggandeng ketua RT, PKK, tokoh masyarakat, hingga lembaga pendidikan untuk memastikan program berjalan serentak. Sistem monitoring juga disiapkan agar kader aktif menjalankan perannya.

“Kami menggerakkan semua lini. Perlindungan perempuan dan anak tidak bisa berdiri sendiri. Dukungan ketua RT dan masyarakat sangat penting agar fungsi kader berjalan optimal,” ujarnya.

DP3AKB menekankan bahwa kader PPA tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi benar-benar bergerak menangani isu sosial di wilayahnya. Keberadaan kader di setiap RT diharapkan menjadi langkah pencegahan yang nyata, sekaligus menjawab meningkatnya laporan kekerasan di Balikpapan.

“Kader harus aktif. Kami terus melakukan evaluasi rutin dan memberi pembekalan lanjutan agar kapasitas mereka meningkat. Upaya ini jadi langkah konkret untuk mewujudkan perlindungan perempuan dan anak,” pungkas Nursyamsiarni. (deb)