Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hingga November 2025, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) mencatat realisasi PBB mencapai Rp 152 miliar, menunjukkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan terus meningkat.

Kepala BPPDRD Kota Balikpapan, Idham, mengatakan pencapaian tersebut tidak lepas dari perbaikan layanan, terutama di sektor pembayaran digital yang semakin mudah diakses. Ia menilai perubahan pola pembayaran masyarakat memainkan peran besar dalam peningkatan partisipasi.

“Masyarakat semakin aktif membayar PBB. Kami melihat perubahan signifikan setelah memperluas kanal pembayaran digital. Digitalisasi cukup membantu dan mendapat respon positif dari pengguna,” ujarnya, Selasa (25/11).

Idham menjelaskan strategi BPPDRD menempatkan kemudahan layanan sebagai prioritas. Warga kini dapat membayar PBB melalui berbagai platform online, mulai dari mobile banking, marketplace, hingga aplikasi resmi pemerintah. Langkah ini membuat pembayaran pajak lebih cepat dan praktis.

“Kami memastikan warga bisa membayar PBB kapan saja dan di mana saja. Akses yang cepat membuat transaksi meningkat signifikan. Tinggal buka handphone dan klik aplikasi yang tersedia,” jelasnya.

Selain digitalisasi, pemerintah daerah juga beberapa kali mengeluarkan program penghapusan denda untuk mendorong wajib pajak yang menunggak melunasi kewajiban. Program ini memberikan dampak positif terhadap realisasi penerimaan.

“Program penghapusan denda memberikan ruang bagi masyarakat. Banyak warga memanfaatkannya, dan dampaknya langsung terlihat pada peningkatan realisasi. Ini terus kami pantau hingga akhir tahun,” ujarnya.

Idham menambahkan, BPPDRD memperkuat pemantauan pola pembayaran dan komunikasi dengan tingkat bawah, seperti RT, kelurahan, dan kecamatan, agar informasi terkait kewajiban pajak tersampaikan dengan cepat dan merata.

“Kami bekerja sama dengan pemerintah tingkat bawah untuk menyampaikan informasi secara menyeluruh. Partisipasi warga harus terus dijaga,” tambahnya. (deb)