Balikpapan – Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi Pemerintah Kota Balikpapan. Hal ini ditegaskan Kepala DPMPTSP Hasbullah Helmi saat menjadi narasumber dalam Workshop Literasi Promosi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2025. Menurutnya, percepatan transformasi layanan publik adalah langkah strategis agar masyarakat mendapatkan hak pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan tanpa hambatan birokrasi.

“Dulu prosedurnya panjang, sekarang harus ringkas dan bisa diakses kapan pun,” tegas Helmi.

Di bawah penguatan SPBE, Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi motor utama integrasi pelayanan. Saat ini, MPP Balikpapan menampung 27 instansi dengan sekitar 80 layanan, dan dikunjungi rata-rata 4.000 warga per bulan. Angka tersebut mencerminkan perubahan perilaku publik yang semakin menginginkan layanan terpadu, efisien, serta tidak memakan waktu.

Tak hanya digitalisasi, peningkatan sarana fisik juga menjadi fokus. DPMPTSP memastikan MPP ramah bagi kelompok rentan agar semua lapisan masyarakat merasakan manfaat layanan publik. Upaya tersebut tercermin pada hasil Survei Kepuasan Masyarakat 2024, di mana aspek sarana dan prasarana meraih nilai tertinggi 95,20.

Helmi menegaskan bahwa modernisasi pelayanan harus tetap menghadirkan sentuhan manusia. “Kami ingin siapa pun yang datang merasa dilayani dengan nyaman. Digital itu penting, tapi pendekatan humanis jauh lebih berdampak.”

Berbagai inovasi kini melengkapi percepatan layanan DPMPTSP, mulai dari Sistem Pelayanan Khusus Komprehensif, layanan jemput bola, perizinan online tanpa antre, hingga integrasi data antarinstansi. Semua pengembangan ini diharapkan meningkatkan kepercayaan dunia usaha dan memperkuat daya saing Balikpapan sebagai kota penopang Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Efisiensi layanan adalah kunci menarik investor. Semakin cepat dan mudah, semakin besar daya dorong untuk pertumbuhan ekonomi kota,” tutup Helmi.
(Deb)