Balikpapan – Di tengah percepatan transformasi digital pelayanan publik, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan mengambil langkah strategis dengan menggabungkan teknologi digital dan pendekatan langsung di lapangan. Tidak ingin meninggalkan kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya melek digital, BPPDRD menghadirkan layanan mobil pajak keliling sebagai solusi inklusif.

Kepala BPPDRD Kota Balikpapan, Idham, menyebut bahwa digitalisasi memang menjadi keniscayaan dalam era pelayanan publik modern. Namun, keberhasilan sistem tidak bisa hanya bergantung pada teknologi.

“Kami ingin memastikan semua kalangan masyarakat bisa terlayani. Digitalisasi penting, tapi tidak semua warga siap 100 persen. Di sinilah peran mobil pajak keliling untuk menjembatani itu,” ujarnya, Rabu (02/07).

Melalui sistem pembayaran pajak online, masyarakat kini dapat mengakses berbagai layanan secara mandiri—mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan hingga retribusi usaha. Namun untuk mereka yang mengalami kendala teknis atau belum terbiasa dengan teknologi, layanan keliling hadir sebagai alternatif yang mudah dijangkau.

“Mobil pajak keliling kami sasar ke titik-titik strategis, terutama di wilayah yang tingkat literasi digitalnya masih terbatas. Petugas kami di lapangan juga siap membantu langsung proses pembayarannya,” lanjut Idham.

Pendekatan hybrid ini dinilai mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak secara tepat waktu. Selain itu, sistem digital yang dibangun telah terintegrasi langsung dengan sistem keuangan pemerintah daerah, memungkinkan transparansi dan monitoring real-time.

“Setiap transaksi kini tercatat otomatis, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini memperkuat integritas sistem dan membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan pemerintah,” jelasnya.

Idham juga menekankan bahwa langkah ini bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi bagian dari visi Pemkot Balikpapan untuk menciptakan layanan publik yang inklusif, efisien, dan transparan.

“Kami ingin menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak hanya berbasis teknologi, tapi juga berorientasi pada hasil dan kenyamanan masyarakat,” pungkasnya.

Melalui kombinasi digitalisasi dan layanan langsung, Pemkot Balikpapan berharap bisa memperluas jangkauan pelayanan, meningkatkan kesadaran pajak, dan pada akhirnya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat. (man)