Balikpapan – Dalam upaya menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Balikpapan tahun anggaran 2023, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Balikpapan akan segera melakukan inspeksi ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Anggota DPRD Balikpapan, Parlindungan Sihotang mengatakan langkah ini diambil untuk memastikan temuan BPK ditangani dengan tepat dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD Balikpapan akurat serta efektif.
“Pansus saat ini masih dalam tahap menggali dan memahami temuan-temuan yang dilaporkan BPK. Kemarin hasil pertemuannya belum sampai ke rekomendasi,” katanya, Sabtu (10/6/2024).
Parlindungan menekankan pentingnya memahami secara mendalam setiap temuan yang dilaporkan oleh BPK sebelum menerbitkan rekomendasi resmi.
Pansus menilai bahwa sebelum rekomendasi diterbitkan oleh DPRD Balikpapan, diperlukan sinkronisasi antara temuan BPK dengan dinas-dinas terkait. Hal ini bertujuan agar rekomendasi yang dikeluarkan tepat sasaran dan efektif dalam perbaikan administrasi serta pengelolaan keuangan daerah.
Parlindungan juga menekankan bahwa banyak temuan BPK bersifat administratif, seperti kelupaan serah terima aset.
“Kalau hanya administrasi, berarti tidak terlalu bermasalah. Artinya, hanya di internal dinas saja ya mungkin agak mudah menyelesaikan,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa hingga saat ini tidak ada indikasi manipulasi harga atau kecurangan lain yang signifikan.
Langkah selanjutnya, menurut Parlindungan, adalah menginvestigasi lebih dalam rekomendasi BPK. Pansus akan mempertimbangkan untuk melakukan inspeksi lapangan jika diperlukan guna memastikan pemahaman yang jelas atas setiap temuan dan rekomendasi.
“Kalau misalnya harus Sidak ke lapangan, kita akan cek di lapangan apa yang kurang. Kenapa muncul rekomendasi ini,” terangnya.
Selain itu, Parlindungan menekankan pentingnya kerapian administrasi dan komunikasi antar dinas untuk mencegah masalah serupa di masa depan.
“Biar sama-sama memahami apa yang kurang. Yang kami lihat dari rekomendasi hanya itu, masalah ketertiban administrasi saja. Mudah-mudahan adanya rekomendasi ini menjadi teguran ke kita supaya tidak terulang,” jelasnya.
Parlindungan juga berharap agar Pemkot Balikpapan lebih selektif dalam menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan keahlian dan minat mereka.
“Misalnya passion-nya teknik, ya jangan taruh di bidang administrasi karena dia akan frustrasi juga. Kemudian diharapkan supaya ada juga semacam reward bagi ASN yang sudah bekerja baik, yang tidak baik ya kasih dia punishment. Jadi check and balance juga jalan,” harapnya.
Dengan langkah-langkah ini, DPRD Balikpapan berkomitmen untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Balikpapan.
“Pansus akan terus bekerja keras untuk memastikan setiap temuan BPK ditangani dengan serius dan rekomendasi yang dikeluarkan benar-benar membawa perbaikan nyata dalam pengelolaan keuangan daerah,”tegaskan.
(ADV)
