PPU – Pemerintah terus mendorong upaya percepatan tanam sebagai langkah strategis menuju swasembada pangan. Namun, di lapangan, kebijakan tersebut memunculkan tantangan tersendiri, khususnya bagi petani di daerah. Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Sujiati, mengungkapkan bahwa percepatan tanam bukanlah sesuatu yang mustahil dilakukan, tetapi perlu mempertimbangkan kondisi tanah pasca panen.

“Pasca panen, petani masih harus mengistirahatkan lahan mereka selama beberapa waktu sebelum ditanami benih lagi,” kata Sujiati saat ditemui pada Senin (14/4/2025).

Ia menegaskan bahwa tanah yang dipaksa langsung ditanami setelah panen berisiko mengalami penurunan kesuburan dan hasil yang kurang maksimal. Oleh karena itu, jeda waktu dibutuhkan agar kondisi tanah bisa kembali pulih dan unsur hara yang penting untuk tanaman dapat tergantikan secara alami.

“Bukan karena petani kita tidak mau melakukan percepatan tanam, tetapi ini soal pola pengolahan lahan. Kalau baru panen lalu langsung tanam lagi, hasilnya dikhawatirkan tidak optimal,” jelasnya.

Menurut Sujiati, batang-batang sisa panen pun perlu mengalami proses pembusukan terlebih dahulu agar tidak mengganggu keseimbangan tanah. Ini merupakan bagian dari proses alami yang penting untuk mempertahankan kualitas tanah.

“Sebenarnya mereka diminta percepatan tanam mau. Cuma polanya, tanah kita tidak bisa langsung dipakai lagi. Harus diistirahatkan, dibusukkan dulu batang-batang bekas panen itu, minimal busuk lah, supaya unsur tanah netral kembali,” paparnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kualitas hasil panen menjadi prioritas utama dibanding kecepatan tanam semata. Ia menyarankan agar percepatan tanam disesuaikan dengan siklus tanah dan kondisi cuaca di daerah masing-masing.

“Untuk produktivitas tanaman juga, karena kalau belum busuk tanah ini kan belum netral. Lebih baik mundur sedikit tapi hasil maksimal, daripada langsung lanjut dengan kualitas yang menurun,” tandas Sujiati.

Ia pun berharap kebijakan percepatan tanam yang digulirkan pemerintah dapat disinergikan dengan pendekatan berbasis kondisi lokal, agar tujuan swasembada pangan tetap tercapai tanpa mengorbankan daya dukung lahan dan keberlanjutan pertanian.