Balikpapan – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha dan Evaluasi OSS RBA. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman pelaku usaha dan instansi teknis mengenai tata kelola perizinan berbasis risiko.
Kegiatan tersebut menghadirkan kolaborasi strategis antara pelaku usaha, perangkat daerah, dan narasumber ahli. Peserta mendapatkan pembekalan mulai dari pemenuhan standar perizinan, mekanisme pengawasan, hingga strategi penyempurnaan layanan melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).
Kepala DPMPTSP Balikpapan, Hasbullah Helmi, menekankan pentingnya integrasi layanan agar perizinan di Balikpapan berjalan tertib, transparan, dan berbasis data.
“Kami memastikan seluruh proses layanan berjalan sesuai standar. Kami ingin pelaku usaha memahami kewajibannya, sekaligus memastikan pemerintah dapat melakukan pengawasan secara efektif,” ujarnya, Senin (17/11).
Helmi menambahkan, pendampingan teknis ini penting untuk meminimalkan kendala yang sering muncul dalam pemenuhan komitmen perizinan. Diskusi interaktif selama Bimtek membahas kasus perizinan, pelaporan melalui OSS RBA, serta tantangan implementasi pemenuhan standar usaha di lapangan. Narasumber juga mencontohkan cara memanfaatkan data OSS untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Para peserta menyambut positif kegiatan ini karena memberikan kejelasan prosedur dan membuka ruang dialog antara pelaku usaha dan pemerintah. Mereka menilai pendampingan semacam ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif di Balikpapan.
DPMPTSP menegaskan, agenda peningkatan kapasitas ini akan terus berjalan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menyederhanakan layanan, mempercepat realisasi investasi, dan memastikan seluruh kegiatan usaha memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Kami ingin meneguhkan posisi Balikpapan sebagai daerah yang serius membangun layanan perizinan modern, akuntabel, dan pro-investasi. Kolaborasi antar pemangku kepentingan harus berkelanjutan,” tandas Helmi. (deb)
