ADV PEMKAB KUKAR Kutai Kartanegara

Berobat Cukup Pakai KTP, Warga Kukar Nikmati Layanan Gratis Tanpa Ribet

CAPTION: Dalam kunjungan langsung ke RSUD AM Parikesit, Aulia-Rendi meninjau pelayanan pasien rawat jalan dan Instalasi Gawat Darurat (IGD).

TENGGARONG – Masyarakat Kutai Kartanegara (Kukar) kini bisa menikmati layanan kesehatan gratis hanya dengan menunjukkan KTP.

Program unggulan “Berobat Cukup Pakai KTP” yang digagas Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin terbukti sudah berjalan efektif di berbagai fasilitas kesehatan, termasuk RSUD Aji Muhammad Parikesit.

Dalam kunjungan langsung ke RSUD AM Parikesit, Aulia-Rendi meninjau pelayanan pasien rawat jalan dan Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Mereka memastikan pasien hanya perlu menunjukkan KTP Kukar untuk mendapat layanan medis, tanpa syarat tambahan.

“Tadi berobat cuman pakai KTP ya, enggak diminta apa-apa lagi kan, sudah mudah kan?” tanya Aulia kepada salah satu orang tua pasien, Selasa (2/9/2025).

Program ini merupakan bagian dari Kukar Idaman Terbaik, dan sekaligus bukti bahwa Aulia-Rendi menepati janji untuk langsung “tancap gas” tanpa menunggu 100 hari kerja.

Sebelumnya, Aulia juga memantau langsung layanan serupa di Puskesmas Kecamatan Kembang Janggut.

“Hari ini di RSUD AM Parikesit kita lihat, di layanan rawat jalan dan IGD itu sudah berlaku (berobat pakai KTP),” ujarnya.

Meski begitu, Aulia menegaskan layanan ini khusus untuk warga Kukar. Ia mengingatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman apabila pasien dari luar Kukar tidak mendapat fasilitas yang sama.

“Jangan sampai ada yang mengaku tidak dilayani, padahal setelah dicek, KTP-nya bukan Kukar,” tegasnya.

Direktur RSUD AM Parikesit, Martina Yulianti, turut memastikan bahwa pelayanan cukup dengan KTP telah diterapkan penuh. Tidak ada lagi permintaan fotokopi KTP, KK, atau formulir tambahan.

Namun, ia menekankan pentingnya edukasi ke masyarakat bahwa tidak semua kasus harus ke rumah sakit. Ada sekitar 144 jenis keluhan non-gawat darurat yang semestinya cukup ditangani di Puskesmas.

“Kalau semua datang ke IGD, yang benar-benar darurat justru bisa tidak dapat tempat,” ujar Martina.

Martina juga menjelaskan bahwa sistem pembiayaan tetap terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, sesuai kebijakan nasional.

“Kami hanya melayani. Pembayaran tetap melalui BPJS. Program ini mendukung transformasi layanan nasional,” pungkasnya. (*)