Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menegaskan pentingnya wawasan kebangsaan sebagai filter utama dalam menghadapi maraknya informasi yang simpang siur di era digital. Dengan demikian, masyarakat diharapkan bisa semakin tangguh dalam menghadapi dinamika informasi digital tanpa kehilangan jati diri kebangsaan.

Kepala Kesbangpol Kota Balikpapan, Sutadi, menyampaikan bahwa saat ini masyarakat hidup di tengah lingkungan informasi yang bising dan sering kali menyesatkan. Ia mengingatkan bahwa tidak semua informasi yang beredar di ruang digital layak dipercaya. Oleh karena itu, literasi digital saja tidak cukup jika tidak disertai dengan pemahaman nilai-nilai kebangsaan yang mendalam.

“Di era digital, semua orang bisa bicara, tapi tak semua yang terdengar itu benar. Kita harus membekali masyarakat dengan wawasan kebangsaan agar mereka tidak sekadar cerdas mengakses informasi, tetapi juga bijak menyaringnya,” ujarnya, Selasa (29/07).

Sutadi menegaskan pentingnya pelatihan deteksi dini untuk masyarakat, khususnya dalam merespons potensi konflik sosial dan penyebaran hoaks yang bisa memicu perpecahan. Ia menambahkan bahwa Kesbangpol tidak hanya berfokus pada pengawasan politik, tetapi juga berperan aktif dalam memperkuat ketahanan ideologis masyarakat melalui penguatan wawasan kebangsaan.

“Langkah deteksi dini tidak bisa sekadar pakai firasat. Kita butuh data, observasi yang objektif, validasi informasi, dan pelaporan yang terstruktur. Semua itu harus berpijak pada ketenangan berpikir dan wawasan kebangsaan sebagai fondasi,” lanjut Sutadi.

Lebih jauh, Sutadi menjelaskan bahwa Kesbangpol berupaya memperkuat literasi kebangsaan sebagai daya tahan masyarakat, khususnya dalam menghadapi provokasi berbasis isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ia menekankan bahwa saat pemilu serentak lalu, tokoh masyarakat, perangkat RT, dan generasi muda perlu berperan sebagai penjaga harmoni.

“Kita harus menumbuhkan kesadaran bahwa bangsa ini besar karena keberagamannya. Kalau masyarakat punya filter ideologis yang kuat, maka berita palsu, ujaran kebencian, dan provokasi tidak akan mudah merusak,” tuturnya.

Sutadi berharap wawasan kebangsaan tidak hanya menjadi pengetahuan yang dihafal, tetapi juga cara berpikir dan bersikap dalam kehidupan sosial yang plural. Ia menginginkan agar masyarakat mampu menghadapi banjir informasi di media sosial, yang sering kali sulit dibedakan antara fakta dan opini.

“Kita perlu pelatihan lanjutan mengenai deteksi hoaks dan pemahaman nilai-nilai Pancasila secara aplikatif. Jadi, perlu ada panduan yang praktis, bukan cuma teori. Bagaimana kami bisa mengidentifikasi berita bohong dan lainnya,” tambahnya.

Melalui penguatan wawasan kebangsaan dan literasi digital, Kesbangpol berharap dapat menciptakan masyarakat yang lebih bijaksana dalam menyaring informasi serta menjaga keharmonisan sosial di tengah era digital yang serba cepat. (deb)