PPU – Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyoroti pentingnya validasi dan kesiapan data kependudukan sebagai langkah awal dalam proses pemekaran kecamatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Anggota Komisi I, Irawan Heru Suryanto, yang menegaskan bahwa keakuratan data menjadi kunci agar pemekaran wilayah tidak terhambat secara administratif.
“Kalau data dasarnya belum rapi, pemekaran bisa tersendat di tengah jalan. Kita ingin semua siap sejak awal, terutama menyangkut jumlah penduduk, cakupan wilayah, dan kesiapan desa,” ujarnya, Rabu (28/5/2025).
Irawan menilai beban pelayanan di kecamatan-kecamatan yang ada saat ini sudah terlalu besar. Pemekaran, menurutnya, menjadi solusi untuk mendekatkan layanan publik dan mempercepat pembangunan di tingkat desa.
“Ini bukan hanya soal membagi wilayah, tapi soal efektivitas layanan dan pemerataan pembangunan,” katanya.
Komisi I DPRD juga menemukan sejumlah catatan terkait data kependudukan yang belum sepenuhnya sinkron antara dinas teknis, seperti Disdukcapil dan DPMD. Ia menegaskan pihaknya akan mendorong perbaikan dan penyelarasan data secepatnya.
“Kami tidak ingin ada kekeliruan yang nantinya menjadi hambatan dalam pembentukan kecamatan baru,” tegasnya.
Sebagai bentuk pengawasan, Komisi I berencana melakukan verifikasi lapangan guna memastikan kesiapan desa-desa yang masuk dalam wilayah rencana pemekaran.
“Proses ini akan kami kawal sampai tuntas. Karena tujuannya adalah peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Irawan.(adv)