CAPTION:Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar 2025, Jumat (14/3/2025).

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai serius mengurangi ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan dan migas yang suatu saat akan berkurang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menegaskan pentingnya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar 2025, Jumat (14/3/2025).

Dalam forum yang berlangsung di Ruang Rapat Martadipura, Kompleks Perkantoran Bupati Kukar, Sunggono menyoroti perlunya evaluasi terhadap regulasi yang kurang efektif dalam mendorong pendapatan daerah, salah satunya Peraturan Daerah (Perda) tentang rumah walet.

Menurutnya, optimalisasi aset daerah serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara maksimal dapat menjadi strategi konkret dalam meningkatkan PAD.

“Kita ingin melalui forum ini tumbuh kesadaran dan kepedulian yang sama agar meningkatkan PAD. Ketergantungan pada DBH migas harus kita kurangi karena suatu saat sumber daya ini akan habis,” tegasnya.

Selain itu, forum ini menjadi wadah strategis dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah secara lebih terintegrasi.

Dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bapenda Provinsi Kaltim, BPKAD Kukar, akademisi, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), forum ini bertujuan memastikan sinkronisasi program, menjaring aspirasi masyarakat, hingga meningkatkan efisiensi dan transparansi anggaran.

Sunggono menekankan perlunya sinergi antar-OPD agar program yang disusun tidak tumpang tindih dan lebih berbasis data serta kebutuhan masyarakat. Ia juga meminta percepatan implementasi program dengan pembagian tugas yang jelas.

Dari forum ini, diharapkan muncul dokumen hasil kesepakatan yang mencakup rekomendasi dan rencana aksi konkret untuk meningkatkan PAD Kukar ke depan.

Dengan strategi yang matang dan komitmen kuat dari seluruh perangkat daerah, Kukar berpeluang melepaskan diri dari ketergantungan terhadap sektor migas serta memperkuat kemandirian fiskalnya. (*)