Tenggarong – Sektor perparkiran di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini menjadi perhatian utama bagi Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar dalam upaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tahun ini, Dishub Kukar menargetkan untuk meraih pendapatan sebesar 500 juta rupiah dari sektor parkir.

Kepala Dishub Kukar, Ahmad Junaidi, bersama dengan Kasi Pengelolaan Parkir, Juliana, menjelaskan bahwa target PAD sebesar 500 juta rupiah tersebut dipilih dengan realistis, mengingat potensi sektor parkir yang dapat dikelola dengan maksimal.

“Kami tak muluk-muluk, dengan nilai 500 juta itu tercapai, kami sangat bersyukur. Daripada menargetkan yang tinggi tetapi tidak tercapai,” ungkap Junaidi, Kamis (3/4/2025).

Junaidi optimis bahwa target tersebut dapat tercapai berkat potensi aset yang dimiliki oleh Dishub Kukar. Menurutnya, ada beberapa lokasi strategis di dalam kota yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan parkir.

Beberapa titik tersebut antara lain lahan parkir di kawasan Timbau, Pasar Seni, Taman Kota Raja, hingga kawasan Central Business District (CBD).

“Potensi lahan parkir di lokasi-lokasi tersebut sangat besar. Selain itu, acara-acara yang digelar oleh pemerintah daerah juga dapat menjadi momentum untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor perparkiran. Kami yakin dengan pengelolaan yang tepat, target ini bisa tercapai,” ujar Junaidi.

Salah satu faktor yang mendukung pencapaian target PAD ini adalah acara atau event yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Setiap kali ada event besar yang menarik banyak pengunjung, seperti festival atau kegiatan publik lainnya, sektor perparkiran menjadi sangat vital.

Dishub Kukar melihat kesempatan ini sebagai peluang besar untuk mendongkrak pendapatan dari parkir.

“Setiap event besar, baik yang digelar di kawasan pusat kota atau tempat umum lainnya, dapat mendatangkan banyak pengunjung. Hal ini tentunya berpotensi meningkatkan pendapatan dari sektor parkir,” tambahnya.

Pendapatan yang dihasilkan dari sektor perparkiran ini nantinya akan disetorkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar dan digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah, termasuk infrastruktur dan fasilitas umum yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Untuk memastikan keberhasilan pengelolaan sektor parkir, Dishub Kukar juga mengingatkan pentingnya peran juru parkir (jukir) dalam proses ini.

Dengan adanya 50 jukir yang telah dibina dan tersebar di berbagai lokasi, terutama di Kecamatan Tenggarong, Dishub Kukar berharap agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan profesional, yakni memberikan karcis parkir sebagai bukti pembayaran retribusi yang sah.

“Kami selalu mengimbau kepada masyarakat untuk memastikan bahwa mereka hanya membayar parkir jika mendapatkan karcis resmi dari juru parkir. Karcis ini menjadi tanda pembayaran yang sah untuk retribusi parkir. Kami mengharapkan kerja sama dari semua pihak agar proses ini berjalan dengan baik,” terang Juliana, Kasi Pengelolaan Parkir.

Selain itu, Junaidi juga mengungkapkan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari masyarakat hingga pedagang, untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan program ini.

Ia menekankan bahwa sektor parkir bukan hanya menjadi tanggung jawab Dishub Kukar, melainkan seluruh elemen masyarakat.

Peningkatan PAD dari sektor parkir diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah Kukar.

Dengan adanya pendapatan yang terkelola dengan baik, berbagai pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik diharapkan dapat lebih cepat terealisasi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan tertata.

“Melalui PAD perparkiran ini, kami berharap bisa memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. Pendapatan yang diperoleh akan digunakan untuk pembangunan yang lebih baik di berbagai sektor, seperti infrastruktur jalan, fasilitas umum, dan lainnya,” pungkas Junaidi.

Dengan pengelolaan yang baik dan kolaborasi yang solid antara semua pihak, Dishub Kukar yakin bahwa target pendapatan sebesar 500 juta rupiah dari sektor parkir bisa tercapai.

Ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat pembangunan di Kutai Kartanegara. (*)

*